jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak pernah memanfaatkan perantara untuk membahas masalah kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia. Karena itu, selama ini tidak pembicaraan antara presiden dengan pihak lain di luar pemerintah terkait kontrak karya perusahaan tersebut. Termasuk dengan anggota dewan.
“Presiden menyatakan tidak akan pernah bertemu melalui middleman atau arrangement siapapun. Karena presiden bisa bertemu secara langsung dengan pemilik Freeport tersebut,” tegas Pramono saat jumpa pers di kantor presiden, Jakarta, Selasa (17/11).
BACA JUGA: Ini Kata Mahfud MD soal Wacana Provinsi Madura
Pram juga membantah isi pembicaraan yang menyebut Jokowi meminta jatah saham pada Freeport. Semua isu tersebut ditampiknya dengan alasan sikap pemerintah pada Freeport masih sama yaitu pembicaraan kontrak karya baru akan dibahas dua tahun sebelum batas waktu, yaitu 2019 mendatang.
Soal laporan Menteri ESDM Sudirman Said pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait pencatutan tersebut, ia memastikan Jokowi tidak akan ikut campur.
BACA JUGA: KPK Pastikan Jerat Anggota DPRD Sumut yang Kembalikan Uang Gatot
“Presiden menghormati dan menyerahkan sepenuhnya persoalan ini pada MKD,” kata pria yang akrab disapa Mas Pram itu. (flo/jpnn)
BACA JUGA: 30 Penerima Bansos Kompak Mangkir
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudirman Said Dicap Sedang Menari di Atas Kepentingan Freeport
Redaktur : Tim Redaksi