jpnn.com, PADANG - Sepekan terakhir, isu mutasi sejumlah pejabat di lingkungan Pemko Padang berembus kencang. Kemarin, (25/7) isu mutasi menjadi pembicaraan hangat bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemko Padang.
Ini karena Senin (24/7) sore, sejumlah pejabat dikumpulkan di Balai Kota Padang Aiepacah. Menurut informasi yang beredar, para pejabat itu diberi pengarahan sebelum menduduki jabatan baru.
BACA JUGA: Siap-siap, Bakal Ada Mutasi Besar-besaran Guru SMA-SMK
“Iya, katanya hari ini, Rabu (26/7) ada mutasi untuk jabatan eselon II, III dan IV. Saya tahunya dari rekan kerja,” kata salah seorang ASN yang tak mau disebutkan namanya kepada Padang Ekspres di Balai Kota Padang, Selasa (25/7).
Menurutnya, kalau informasi tersebut benar adanya jangan sampai mengganggu kinerja. Karena mutasi merupakan hak pimpinan yang bisa dilakukan kapan saja. “Tugas kita sebagai ASN bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Pimpinan pasti punya penilaian untuk melakukan mutasi,” jelasnya.
BACA JUGA: PNS Berani Ikut HTI? Awas Kena Sanksi Kemenpan-RB
Saat ditanyai kebenaran kabar tersebut ke sejumlah kepala dinas yakni Dinas Lingkungan Hidup, Al Amin, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Medi Iswandi, Dinas Pehubungan, Hendrizal Azhar, Kepala Satpol PP Dian Fakhri, mereka kompak mengatakan tidak mengetahui kabar mutasi tersebut.
“Ya, saya sendiri tidak mengetahui adanya mutasi ini. Terlepas benar atau tidak, mutasi tersebut merupakan hal yang wajar. Dan kami selalu siap,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang, Medi Iswandi.
BACA JUGA: Buat PNS dan ASN (Mungkin) Anggota HTI, Ini Imbauan dari Kemendagri
Senada dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Padang, Al Amin. “Saya sekarang di Jakarta. Jadi saya tidak tahu menahu soal mutasi tersebut,” jelasnya.
Sedangkan menurut Kepala Satpol PP Padang, Dian Fakhri, mutasi itu, penting juga dilakukan. Selain merupakan bentuk penyegaran, juga mampu meningkatkan kinerja. “Di Satpol PP sendiri, ada beberapa jabatan yang belum terisi. Bahkan jabatan yang kosong itu merupakan jabatan strategis. Seperti jabatan sekretaris,” jelasnya.
Begitu juga menurut Kepala Dinas Perhubungan Padang, Hendrizal Azhar. “Kalau memang iya ada mutasi, tidak perlu dipermasalahkan. Itu hak pimpinan dan harus kami turuti,” ungkapnya.
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah juga enggan berkomentar. Hanya saja, pada setiap kesempatan, Mahyeldi mengatakan mutasi jabatan merupakan hal yang lumrah dan biasa dilakukan. Hal itu bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kinerja pejabat sesuai kompetensi yang dimilikinya.
Namun, Wako sedikit memberi gambaran mutasi dilakukan karena ada pejabat yang akan pensiun, pindah dan faktor lainnya. “Pejabat yang sudah 4 tahun menjabat di satu posisi kita lakukan penyegaran/rotasi. Intinya, mutasi dilakukan berdasarkan penilaian kinerja selama ini,” kata Mahyeldi.
Terpisah, Sekretaris Kota (Sekko) Padang, Asnel mengatakan, memang ada mutasi. ”Ada sekitar 200 pejabat yang akan dilantik. Di antaranya enam pejabat eselon II, termasuk juga eselon III dan IV. Paling banyak itu lurah,” tegasnya.
Pamong senior Rusdi Lubis mengatakan, mutasi merupakan hal yang biasa terjadi di suatu organisasi dalam rangka penyegaran. Karena memang wali kota memiliki hak untuk itu.
Disinggung mutasi ini ada kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Rusdi menyebut itu tergantung dari pimpinan. “Yang dilarang itu apabila enam bulan sebelum masa jabatan habis, baru tidak boleh,” ujarnya saat dihubungi Padang Ekspres kemarin (25/7).
Senada, pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi mengatakan, belum melihat indikasi politik dalam mutasi, kecuali sudah ada pengaduan. Seperti pejabat yang berprestasi tiba-tiba dipindahkan. Menurutnya, mutasi di merupakan bagian dari upaya penyegaran bagi penjabat publik di pemerintahan. (eri/cr20/cr23)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Alasan Perombakan SKPD Pemprov DKI
Redaktur & Reporter : Budi