JAKARTA – Isu yang terkait dengan politik, hukum, dan keamanan (polhukam) di Provinsi Papua masih mendominasi sejumlah media massa, yakni sebesar 66 persenSementara isu ekonomi lebih minim sekitar 13 persen, sedangkan sosial budaya sekitar 21 persen
BACA JUGA: Balai Pemuda Terbakar, Wali Kota Panik
Demikian data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) kemarin (20/9).Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Freddy H
BACA JUGA: Kasus Bupati Kolaka Terhambat di Audit
Padahal jangan lupa di belakang fakta itu ada persepsi dan opini.”Nah sekarang yang diperlukan bagaimana membangun opini yang positif
”Dari data yang kami terima, posisi media itu netral
BACA JUGA: Sudah tak Betah jadi Plt Sekdaprov
Tapi bisa nggak hal-hal yang positif di-explorer, terutama di bidang ekonomiSejauh ini berita ekonomi hanya 13 persenPadahal semua mengakui kekayaan PapuaBukan berarti menenggelamkan HAM (Hak Asasi Manusia) dan segala macamTapi supaya ada perimbanganBiar masyarakat tahuIni yang coba kita himbau,” ujarnyaFreddy mengatakan, selama ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pendekatan pembangunan ekonomi”Pemerintah telah menetapkan kebijakan guna menjamin pembangunan Papua dapat benar-benar menuju kehidupan masyarakat yang semakin adil, aman, dan sejahtera,” katanya.
Di bidang ekonomi, lanjut Freddy, pemerintah merencanakan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam RAPBN 2012 untuk Papua sebesar Rp 3,8 triliun dan Papua Barat Rp 1,6 triliunSelain itu, kedua provinsi itu juga mendapatkan dana tambahan infrastruktur sekitar Rp 1 triliun”Pemerintah meminta supaya dana Otsus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengejar ketertinggalan,” tandasnya(aro)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Taksi Plat Hitam Menjamur di Batam
Redaktur : Tim Redaksi