jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan pemerintah sebesar 100 persen untuk peserta mandiri kelas 1,2 dan 3, memang harus dilakukan.
Hal ini disampaikan Moeldoko di kantornya, Jakarta, pada Rabu (4/9/2019), saat ditanya apakah Presiden Joko Widodo alias Jokowi sudah setuju dengan skema kenaikan.
BACA JUGA: Meski Diprotes, Puan Maharani Pastikan Kenaikan Iuran BPJS Tetap Jalan
"Ya sudah dikalkulasi bahwa memang harus naik. Tetapi pada sisi lain, presiden sudah menegaskan bahwa manajemen BPJS harus diperbaiki dari waktu ke waktu. Termasuk bagaimana bangun sistem lebih efisien, lebih efektif. Jadi dua-duanya akan dibenahi," katanya.
BACA JUGA: Mardani PKS Ungkap Akar Masalah BPJS Kesehatan, Bukan Iuran Kecil
BACA JUGA: Moeldoko Ingatkan Amien Rais Tidak Tendensius Tanggapi Kajian Pemindahan Ibu Kota
Mantan Panglima TNI itu menyebutkan, secara hitung-hitungan, selama ini keuangan BPJS Kesehatan tidak pernah mencukupi. Karena itu caranya harus naik. Namun kenaikan itu dengan penekanan bahwa BPJS juga harus melakukan pembenahan dari sisi manajerial.
"Dua duanya akan berjalan dengan seiring. Semua masyarakat harus memahami itu. Jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan. Kalau sehat itu murah orang menjadi sangat manja, tidak mau mendidik dirinya untuk menjadi sehat," tutur Moeldoko. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Reaksi Keras Presiden KSPI atas Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Iuran BPJS Kesehatan akan Dinaikkan, tak Berdampak pada 10 Ribu Lebih Warga Miskin
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam