jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) Iwan Sumule mengungkapkan Polda Metro Jaya sempat menolak laporannya tentang Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir yang diduga berbisnis tes reaksi berantai polimerase (PCR).
Menurut Iwan, ada beda pemahaman antara dirinya dengan penyidik Polda Metro Jaya.
BACA JUGA: Pengusung Isu Mafia PCR Hanya Ingin Jatuhkan LBP dan ET
"Sebenarnya ada kendala dan miskomunikasi karena kami berdebat (dengan penyidik, red) soal dasar hukumnya," kata Iwan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/11).
Sebelumnya, Iwan mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (15/11) untuk memolisikan Luhut dan Erick. Namun, polisi menolak laporan Iwan tentang dua menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.
BACA JUGA: Sudirman Said Usulkan Audit demi Sudahi Spekulasi Bisnis PCR Menteri
Polisi, kata Iwan, menganggap laporan itu mengenai dugaan korupsi. Namun, Iwan menegaskan laporannya tentang Luhut dan Erick ialah mengenai dugaan kolusi dan nepotisme.
Oleh karena itu, Iwan kembali mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan dua menteri di Kabinet Indonesia Maju itu.
BACA JUGA: Luhut Disebut Bisnis PCR, Anak Buah: Tuduhannya Terlalu Gila
"Yang kami laporkan bukan korupsi, tetapi dugaan pelanggaran pidana terkait dengan kolusi dan nepotisme," kata Iwan.
Politikus Partai Gerindra itu menduga Luhut dan Erick terlibat bisnis tes PCR yang dijalankan di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Laporannya teregister dengan nomor LP/B/5734/X1/2021/SPKT Polda Metro Jaya.
Iwan menggunakan Pasal 5 angka 4 juncto Pasal 21 dan Pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.(cr3/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Erick Thohir punya Jargon Akhlak, Tetapi Diduga Ikut Bisnis PCR?
Redaktur : Antoni
Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama