Jadi Mendagri, Gamawan Hanya Bisa Berwacana

JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida menilai posisi Gamawan Fauzi sebagai Menteri Dalam Negeri (Kemdagri) telah mendegradasi eksistensi Kementerian Dalam NegeriLa Ode menilai selama setahun ini duduk sebagai Mendagri, ternyata Gamawan tidak memiliki kapasitas.

"Dalam tata negara kita, Kementerian Dalam Negeri itu sangat vital

BACA JUGA: Terbatas, Peluang Lulusan SMA jadi PNS

Tapi setelah dipegang oleh menterinya yang tidak punya kapasitas untuk itu, jelas ini akan mendegradasi wibawa institusi," kata La Ode Ida dalam acara Dialog Kenegaraan "Evaluasi Setahun Kabinet dan Realisasi Pembangunan Daerah" di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (20/10).

Senator asal Sulawesi Tenggara itu juga melihat Gamawan sebagai Mendagri tidak punya disain besar tentang tata-kelola pemerintahan dalam negeriBahkan, kata La Ode, dalam satu tahun masa jabatannya ini Gamawan terkesan masih berada di panggung wacana

BACA JUGA: MA Tolak Permohonan PK Mantan Bupati Natuna

"Apa yang dia lakukan? Mana, DPD ingin ukur itu pekerjaannyaKalau wacana, kan sulit mengukurnya

BACA JUGA: Misbakhun Dinilai sebagai Nasabah Kooperatif

Lagi pula wacana bukan domainnya Mendagri," tegas La Ode Ida lagi.

La Ode pun bercerita tentang sosok Gamawan saat masih menjabat Gubernur Sumatera BaratDiuraikannya, dalam sebuah pertemuan antara pimpinan DPD RI dengan para Gubernur se-Indonesia, Gamawan begitu kencang mengkritisi pemerintah pusat terkait belum terbitnya sejumlah PP yang berhubungan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah"Tapi setelah dia berada di institusi yang salah satu kerja pokoknya menerbitkan PP dimaksud, ternyata sama saja hasilnyaTidak ada yang baru," ujar La Ode Ida.

Tak hanya itu, La Ode juga menuding Gamawan meniru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merasa berbagai masalah dan kesulitan masyarakat bisa selesai dengan sendirinya setelah berpidato dengan gaya yang santunnya"Kalau presiden berpidato santun, maka Mendagri berwacana untuk merespon konflik akibat otonomi daerahKalau sudah berwacana, maka dianggap masalah telah selesai, padahal wacananya itu tidak punya payung hukum yang kuat dan memadai," jelasnya.

Meski demikian, La Ode tidak sepenuhnya menuding terdegradasinya Kemendagri karena kesalahan Gamawan semataAlasannya, karena hal itu akibat ketidakakuratan Presiden dalam memilih pembantunya

Terakhir, La Ode juga memberi catatan khusus terhadap kegagalan Mendagri dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia"Sudah jelas, presidennya rada-rada malas memperhatikan Wilayah Indonesia TimurSikap yang sama juga diperankan Mendagri secara lebih vulgarMestinya kekurangan itu ditutupi oleh pembantu presiden dengan cara membangun komunikasi dua arahTapi itu tidak dilakukan," pungkasnya(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Diminta Ikut Bertanggung Jawab