Jajaran Menteri Bela Dipo Alam

JAKARTA—Ajakan untuk memboikot media massa yang dilontarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam, mendapat pembelaan dari rekan-rekannya di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) IIAjakan boikot yang ditujukan pada Metro TV, TV One dan Media Indonesia yang dinilai selalu menjelek-jelekkan pemerintah, dinilai sebagai bentuk kritikan positif untuk kepentingan bangsa.

‘’Apa yang disampaikan Pak Dipo, saya harap dimaknai sebagai kritik saja

BACA JUGA: Rektor IPB Enggan Beber Susu Berbakteri

Sebagai kritik tentunya boleh-boleh sajalahPers mengkritik pemerintah, pemerintah mengkritik pers

BACA JUGA: SBY Didesak Tendang Golkar dan PKS

Itu harus dipahami agar pers proporsional dan adil dalam pemberitaan,’’ ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Rabu (23/2).

Ketua Umum PKB inipun ikut menilai, tiga media massa yang dikritisi Dipo Alam memang selalu memojokkan pemerintahHal ini dirasakannya, saat pemberitaan mengenai pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terlantar di Arab Saudi.

‘’Padahal sudah mulai dipulangkan, tapi gambar yang dimunculkan selalu gambar yang dibawah jembatan terus

BACA JUGA: AJI Jakarta Kecam Dipo Alam

Itukan aspek pemberitaannya jadi provokatifPadahal dibawah jembatan itu sudah tidak ada, sudah dipulangkanTapi ditampilkan seolah-olah ada,’’ kata Muhaimin memberikan contoh.

Muhaimin pun mengajak media massa untuk seimbang dalam penyajian pemberitaanMengenai ajakan Dipo Alam untuk tidak memasang iklan, Muhaimin hanya berkata diplomatis.’’Ya kalau diboikot, saya tidak mau wawancara seperti ini,’’ katanya lagi.

Sebelumnya, Menkoinfo Tifatul Sembiring juga memastikan bahwa pernyataan boikot dari Dipo Alam bukan untuk menghambat kebebasan persBagaimanapun, pemerintah akan tetap menjamin kebebasan pers sesuai dengan janji reformasi.‘’Pemerintah akan jamin kebebasan pers, karena itu buah reformasiJadi tidak akan ditarik lagi,’’ Tifatul.

Pernyataan, Dipo Alam kata politisi PKS ini, bukanlah sebuah bentuk instruksi resmiMelainkan keinginan pemerintah agar segala pemberitaan disampaikan secara berimbangKalaupun ada kritikan, juga disampaikan sesuai dengan etika jurnalistik dan bukan dibumbui dengan tendensi pada pemerintah.

‘’Saya menghimbau ada perimbangan dalam berita-berita positif dengan yang kritikPemerintah perlu dikritikKritik untuk perbaikanApalagi undang-undang menjamin adanya kebebasan informasiJadi lebih ke perimbangan itu kalau saya tangkap masalahnya,’’ kata Tifatul.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... KY Dorong Ada Regulasi Keamanan Pengadilan