JAKARTA – Setelah usulan angket mafia pajak kandas di paripurna DPR, sudah saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) parpol koalisi, bersikap tegas.Dewan Pakar Jaringan Nusantara (JN), Umar Syadat Hasibuan, mendesak Presiden SBY segera mengeluarkan Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi dan kabinet.
“Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hendaknya bersikap tegas dengan cara mengeluarkan Partai Golkar dan PKS dari koalisi dan kabinetJika SBY tidak bertindak tegas, itu sama saja dengan memelihara dan membesarkan pengkhianat," tegas Umar Syadat Hasibuan kepada wartawan, di Jakarta, Rabu, (23/2).
Menurutnya, penolakan DPR terhadap usulan hak angket mafia pajak sekaligus menandai berakhirnya panggung sandiwara politik praktis yang diwarnai dengan tarik-menarik kepentingan sesaat
BACA JUGA: AJI Jakarta Kecam Dipo Alam
Karenanya, Pemerintahan SBY harus bisa bekerja optimal tanpa diganggu lagiDitambahkan pula, tarik-menarik kepentingan sesaat elit politik dalam kenyataannya telah membuat rakyat jenuh dan makin bingung
BACA JUGA: KY Dorong Ada Regulasi Keamanan Pengadilan
Terlebih lagi, berbagai isu politik yang dilontarkan para elit ternyata tidak memberikan dampak positif bagi penghembus isu"Karena itu, Jaringan Nusantara menilai inilah waktu yang paling tepat bagi Presiden SBY untuk mengakhiri toleransi bagi Golkar dan PKS serta segerakan saja mereshuffle kabinetnya," imbuh Umar Syadat.
Lebih lanjut Doktor Ilmu Politik lulusan Universitas Indonesia ini memberikan catatan kepada PKS yang bermuka dua
BACA JUGA: Kongres AS Pertanyakan Ahmadiyah ke Presiden
Di satu sisi, PKS tergabung dalam koalisiTetapi dalam sikap politiknya, selalu jadi oposisi di pemerintahan SBY."Saya ingatkan, sebagai partai yang mengklaim berbasis salah satu agama dalam menyampaikan kritikan hendaklah santun dan disalurkan melalui para menterinya yang ada dikabinetJanganlah karena menjaga citra sebagai partai bersih, PKS seakan-akan menjadi duri dalam daging dalam keberlangsungan pemerintahan SBY,” sarannya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KRHN Cemaskan Kekerasan di Pengadilan
Redaktur : Tim Redaksi