BACA JUGA: AHTRMI: Asosiasi Menanam, Bukan Menebang
Tersendatnya program itu diakui oleh Dirjen Perkerataapian Kementerian Perhubungan, Tunjung Irawan."Trans Sumatera itu kan sekarang lagi terputus-putus
BACA JUGA: Tiga Rekanan PLN Jatim Diancam Penjara Seumur Hidup
Nantinya, tahapannya, ya, kita sambung," terang Tunjung di Senayan, Jakarta, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Senin (25/1).Namun demikian, menurut Tunjung pula, beberapa hal terkait program tersebut saat ini telah dilaksanakan, seperti melakukan studi kelayakan Trans Sumatera Railways
BACA JUGA: Rutan Koruptor, KPK Tunggu DPR
Untuk dari Rantau Parapat-Pekanbaru sudahPekanbaru-Padang mungkin perlu disiapkan segera," terangnya.Permasalahan yang menyebabkan lambatnya program itu berjalan, menurut Tunjung pula, masih berkutat seputar biayaDalam hitung-hitungannya, untuk per 1 kilometer, dibutuhkan dana berkisar antara Rp 20-30 miliar"Kalau ada duitnya besok, ya, saya mulai20-30 miliar per kilometer, hitung saja," terangnya.
Menurutnya lagi, program tersebut memang sangat tergantung pada keadaan keuangan negaraSehingga katanya, selesainya program tersebut tak bisa diprediksi"Oh, nggak bisa di-deadlineItu tergantung keuangan (negara)," tukasnya.
Sehubungan dengan itu, Tunjung pun berharap agar pihak swasta dapat berpartisipasi membantu, mengingat besarnya biaya yang diperlukan untuk membuat jaringan kereta api yang tersambung di Pulau Sumatera itu"Saya hanya bisa mengharapkan swasta yang partisipasiSeperti halnya (jalur) Rantau Prapat-DumaiItu kalau swasta yang bergerak di angkutan CPO bisa, kan enak," katanya pula.
Sekadar diketahui, menurut rencananya, program Trans Sumatera Railways itu kelak akan menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung, serta melewati kota-kota di Pulau SumateraPembangunan itu dimaksudkan untuk memperlancar pengangkutan sumber daya alam menuju pelabuhan-pelabuhanNamun, pembangunan rel untuk Trans Sumatera ini tetap akan mengacu pada jalur-jalur rel yang sudah ada, untuk menghemat biaya(wdi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Komputer Baru untuk DPR Dianggap Wajar
Redaktur : Tim Redaksi