JAKARTA -- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mewanti-wanti Pemprov Sumut dan 10 pemkab/pemko yang berada di sekitar Danau Toba, agar tidak mudah dirayu pihak swasta untuk mendapatkan golden share saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013Manajer Hubungan Eksternal KPPOD Robert Endi Jaweng mengatakan, tatkala yang menyediakan dana untuk pembelian saham adalah pihak swasta, maka nantinya posisi pemda akan sangat lemah.
"Ujung-ujungnya swasta, yang murni bisnis, yang akan mengeruk keuntungan, karena posisi pemda lemah," ujar Robert Endi Jaweng kepada JPNN di Jakarta, Senin (4/7)
BACA JUGA: Pemanfaatan Fasilitasi FTA Naik
Pria asal Flores itu menanggapi keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan, yang melalui perusahaannya, PT Toba Sejahtera, telah menyiapkan US$ 700 juta atau setara Rp5,95 triliun (kurs Rp8.500 per US$) untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT InalumRobert juga mengingatkan pemda agar tidak percaya begitu saja dengan iming-iming pemasukan PAD yang diterima pemda
BACA JUGA: Kembangkan Panas Bumi, PGE Siapkan USD2 Miliar
Diingatkan, problem jatah saham yang diterima pemda selama ini, seperti kasus PT Newmont di NTB, adalah tidak adanya transparansi dan akuntabilitas terkait jumlah produksi dan keuntungan perusahaan"Jangan sampai mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan pemda, tapi swasta yang itu-itu saja yang memonopoli, Bakrie, Luhut," ujar Robert tegas.
KPPOD, sebagai lembaga yang intens memantau pergerakan investasi di daerah, lanjut Robert, memang mendorong pemda untuk mendapatkan saham dalam setiap investasi yang berada di daerah itu
BACA JUGA: Garap West Madura, Pertamina Ajak Pemda di Jawa Timur
Ini bertujuan agar pemda punya pendapatan besar untuk proses pembangunan daerah"Karena rata-rata secara nasional, PAD itu hanya menyumbang 20 persen APBD," terangnya.Namun, lanjutnya, KPPOD mendorong pemda agar menggunakan instrumen BUMD untuk terlibat dalam pengelolaan sebuah perusahaan investasi"Karena kalau BUMD, uangnya masuk pemdaJika lewat BUMD, ada tanggung jawab ke publikItu yang kita dorongCoba lihat Newmont, katanya divestasi oleh pemerintah, tapi siapa swasta di belakangnya? Itu-itu sajaJadi, jangan menelikung negara, menelikung pemda, tapi keuntungan masuk swasta," terangnya mengingatkan
Robert menilai, gampangnya pihak swasta yang punya kepentingan murni bisnis menggandeng pemda, lantaran koordinasi pemerintah pusat dengan pemda sangat burukLagi-lagi, kasus divestasi saham Newmont disebutkan sebagai contoh"Tatkala pemda merasa lemah berhadapan dengan pusat, maka swasta masukBerbeda jika koordinasi pusat-daerah bagus, maka swasta tak bisa masuk," terangnya.
Namun diakui, pemda punya masalah pendanaan untuk membeli saham penyertaan"Makanya, kalau pemda mau ikut, harus memastikan dulu dananya," saran dia
Seperti diberitakan sebelumnya, hingga kini kelompok kerja (pokja) penyiapan pengakhiran Master Agreement yang tugasnya mempersiapkan pemutusan kontrak dengan perusahaan Jepang Nippon Asahan Alumunium (NAA), belum pernah membahas mengenai keinginan Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan untuk terlibat dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) pasca 2013Pokja hingga saat ini masih berkutat melakukan kajian terhadap sejumlah opsi model pengelolaan Inalum pasca 2013 mendatang, termasuk siapa saja yang akan dilibatkan.
Namun, sudah ada sinyal kuat dari sejumlah petinggi di Jakarta, bahwa Pemprov dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba, akan dilibatkan dalam pengelolaan INalum pasca 2013.
Ke-10 kabupaten/kota yang ada di sekitar danau Toba yakni Taput, Tobasa, Samosir, Humbahas, Simalungun, Karo, dan DairiSedang tiga kabupaten/kota di bagian hilir Danau Toba yakni Asahan, Batubara, dan Kota Tanjung Balai(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kepri Harus Kurangi Transaksi dengan Dolar
Redaktur : Tim Redaksi