BACA JUGA: Status dan Masa Jabatan, DPR Belum Kompak
Karenanya, sangat disayangkan apabila isu mengenai adanya intervensi pemerintah sampai benar-benar terjadi."Jika publik mencium bau intervensi pemerintah dan pemaksaan kehendak melalui partai koalisi dalam pemilihan ketua KPK di DPR, rakyat akan mencatat agenda penegakan hukum sebagai pepesan kosong," kata anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, kemarin (29/8).
Politisi Partai Golkar ini mendesak pemerintah agar sebaiknya membiarkan saja proses pemilihan ketua KPK di DPR berlangsung objektif dan independen
Bambang berpendapat, sekaranglah saatnya bagi pemerintah dan DPR untuk menjadikan pemilihan ketua baru KPK sebagai momentum pemulihan dan penguatan peran serta fungsi KPK
BACA JUGA: Demokrat Titip Kasus Pajak, Golkar Soroti Busyro
Saat ini, ungkapnya, peran dan fungsi KPK dinilai melemah akibat terhentinya proses hukum skandal "bailout" Bank Century dan upaya memojokan posisi para wakil ketua KPK dengan isu dugaan suap."Padahal untuk mewujudkan good governance, pemerintah, DPR dan rakyat Indonesia butuh KPK yang tangguh dan militan kan
Dia menilai, dua nama calon ketua KPK hasil seleksi, yakni Bambang Widjojanto dan M Busyro Muqoddas adalah dua profil calon pimpinan KPK yang mendapat banyak apresiasi dari berbagai elemen masyarakat
BACA JUGA: Grand Design Otda Bukan Patokan Pemekaran
Belakangan, Busyro disebut-sebut sebagai kandidat yang dijagokan pemerintah.Namun, jika salah satu dari mereka terpilih melalui proses yang obyektif dan independen, dia meyakini ke depan tetap bisa menjadi modal dasar untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyat(did)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirjen Listrik jadi Tersangka Korupsi Lagi
Redaktur : Tim Redaksi