Jangan Sampai Gejolak Meluas

Rabu, 14 Desember 2016 – 06:03 WIB
Irwansyah, pelaku penganiayaan siswa, saat diamankan polisi dan akhirnya tewas dirajam massa, Selasa (13/12). Foto: Polres Kupang for Timor Ekspress

jpnn.com - KUPANG – Penganiayaan keji di SDN 1 Seba, Sabu Raijua, Selasa kemarin langsung disikapi DPRD Provinsi NTT dengan menggelar rapat lintas fraksi di ruang rapat pimpinan dewan.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD NTT, Nelson O. Matara dihasilkan beberapa rekomendasi.

BACA JUGA: Pernyataan Sikap Ketua Sinode GMIT dan Ketua MUI NTT

Salah satunya adalah meminta Polda NTT dan Polres Kupang secepatnya mengungkap identitas pelaku serta motif di balik peristiwa naas tersebut.

Dengan demikian, peristiwa ini tidak menimbulkan gejolak yang lebih luas.

BACA JUGA: 30 Warga Membabi Buta, Dua Brimob Tumbang

Selain itu, DPRD juga mendukung pemulihan keamanan di Kabupaten  Sabu Raijua dan mengimbau seluruh Polres di NTT untuk menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing agar masyarakat tidak terprovokasi.

“Masyarakat harus tetap tenang dan selalu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada agar keamanan tetap terjaga,” kata Nelson.

BACA JUGA: Bupati Halsel Diperiksa Soal Insiden Pengibaran Bendera RRC di Obi

Terpisah, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang mengutuk keras aksi penikaman terhadap anak-anak SD di Sabu Raijua.

Mantan Ketua GMKI Cabang Kupang, Amos Lafu dan seluruh anggota GMKI menyampaikan rasa simpati  dan turut prihatin atas insiden tersebut.

“GMKI sebagai lembaga akan selalu memberikan dan melindungi umat beragama yang berada di Kota Kupang agar tidak terprovokasi," kata Amos.

Sementara itu, Koordinator Wilayah VII GMKI, Yan Piter Lilo mengecam aksi para pelaku.

Ia meminta aparat keamanan agar secepatnya menyelesaikan kasus yang terjadi agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu SARA.

Terkait aksi kriminal ini, GMKI mengecam keras dan meminta aparat bekerja keras untuk mengungkap motifnya.

GMKI juga mmeinta pihak Imigrasi untuk mengawasi jalur masuk keluar setiap orang di NTT.

GMKI juga meminta aparat desa/kelurahan, RT, RW dan aparat pemerintah untuk memeriksa setiap warga yang ada di daerah administratifnya dan memastikan seluruh warganya mempunyai identitas yang jelas terutama pendatang.

GMKI juga mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dan melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap masyarakat yang lain.

“Kami meminta tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menenangkan warga masyarakat,” kata Yan. (mg25/sam/sam/jpnn)

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dibayar Rp 45 Juta Sebulan, Dokter Ogah ke Daerah Terpencil


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler