Jangan Setengah Hati Bangun NAD

JAKARTA - Tokoh masyarakat Nanggroe Aceh Darusalam Teuku Malik Mahmud mendesak pemerintah  agar serius dalam mengimplementasikan semua pasal yang tertuang dalam Perjanjian Helsinki, meski pemerintah telah melakukannya dengan mengeluarkan payung hukum UU nomor 11/2006 tentang Pemerintah AcehHal itu disampaikannya dalam pertemuan dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas di Komplek Parlemen, Rabu (24/2)

BACA JUGA: Pejabat Jangan Gegabah Karaoke

Dalam pertemuan itu, Teuku Malik Mahmud didampingi DrZaini Abdullah dan tiga tokoh lainnya

BACA JUGA: Pandangan Fraksi Sudah Mengarah ke Pemakzulan

Sedangkan Taufiq Kiemas didampingi Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan Leimena Suharli.

Menurut Teuku Malik selama ini pemerintah Indonesia masih belum optimal dalam menerapkan perjanjian HelsinkiMeski pemerintah telah mengeluarkan payung UU Nomor 11/2006

BACA JUGA: Gaji Anggota KIP Tunggu Kepres

"Masih   ada kesenjangan yang menonjol di masyarakatTerutama persoalan lapangan kerja," ujarnya.  Saat ini lapangan kerja diyakini bisa menjadi penggerak pembangunan ekonomi di NADNamun, gerakan ekonomi masih dirasakan sangat lamban, karena sarana infrastruktur belum dibenahi dengan baik

"Akibatnya, banyak hasil bumi dari NAD yang tidak terdistribusikan dengan baikJika begini, yang menanggung kerugian adalah petani," kata Teuku Malik menegaskanSelain mempersoalkan masih buruknya infrastruktur di NAD,  tokoh yang lama tinggal di Swedia itu juga mempersoalkan peraturan yang tumpang tindih"Peraturan yang tumpang tindih ini, juga menjadi penyebab utama lambannya laju pertumbuhan di NAD," kata MalikMisalnya, kata dia, status pelabuhan Sabang, yang sampai sekarang masih menjadi pelabuhan bebas.
 
Selain itu, Malik juga meminta pemerintah pusat segera mengatasi  persoalan harga gula yang semakin  hari kian membubung tinggi, hingga mencekik  rakyatDi Aceh, lanjutnya, harga gula sudah mencapai nilai Rp 14.000 per kilogram, tetapi belum ada tindakan riil dari pemerintah untuk menurunkan harga gula tersebut.“Kami berharap pemerintah pusat bisa mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan Pemerintah Aceh melakukan impor gula langsung dari negara produsen untuk mengatasi lonjakan harga gula yang semakin mahal,” imbuh Malik.

Persoalan lain yang menonjol di Aceh yang dipaparkan Malik kepada jajaran pimpinan MPR itu adalah bagaimana mengatasi trauma rakyat Aceh selama konflik mendera di bumi Serambi Mekkah ituKonflik yang selama ini menerpa rakyat Aceh masih terlalu sulit untuk dilupakan begitu sajaBahkan bayang-bayang buruk konflik itu semakin sulit dienyahkan ketika bencana tsunami datang melanda.

Tokoh lainnya, DrZaini Abdullah menyampaikan bahwa Aceh ini ibarat sebatang pohon yang baru saja ditanamIbarat pohon yang baru ditanam, kata Zaini, dibutuhkan perawatan yang serius agar pohon itu bisa bertumbuh dengan baik“Ibarat pohon yang baru ditanam, itu membutuhkan pupuk dan siraman yang terus menerus supaya pohonnya tidak layu,” kata Zaini yang juga lama menetap  di Swedia ituBelakangan ia juga  sempat bertugas sebagai dokter di Puskesmas Kuala Simpang, Aceh.

Pada kesempatan itu, Ketua MPR Taufiq Kiemas menyambut baik sikap para tokoh Aceh itu yang tak mau berhenti berjuang untuk memajukan Aceh“Apalagi mereka meyakini kemajuan Aceh itu bisa dicapai jika itu dilakukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Taufiq Kiemas.Menyoal belum optimalnya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat di Aceh, Ketua MPR yang akrab disapa TK itu mengatakan akan mengupayakan agar pemerintah pusat segera menerapkan kebijakan yang efektif dan strategis dalam membangun Aceh paskaperjanjian Helsinki.

Menyoal penanganan masalah trauma, Taufiq berharap itu harus dilakukan secara bersama antara semua komponen masyarakat Aceh dan pemerintah pusatKetua MPR yang akrab disapa TK itu secara pribadi mengakui dirinya juga pernah mengalami trauma yang cukup berat.“Saya ini semasa muda sudah mengalami keluar masuk penjaraYang lebih berat, trauma itu berkelanjutan ketika terjadi penekanan terhadap keluarga saya semasa pemerintahan Orde Baru berkuasaTetapi saya yakin, kalau dihadapi secara bersama-sama, trauma itu bisa dihilangkan,” ujar TK(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... BPK Puji Gamawan Fauzi