jpnn.com - JAKARTA - Masa transisi pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke pemerintahan baru, membuat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini berbeda dari biasanya.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini akan menyusun APBN 2015 yang akan digunakan oleh presiden mendatang.
BACA JUGA: Investasi KEK Terkendala Insentif
Karena itu, APBN 2015 hanya akan memasukkan anggaran operasional pemerintah saja. "Jadi, nanti Januari (2015) presiden bisa menyusun APBN yang baru," ujarnya kemarin (12/8).
Menurut Chatib, pemerintah saat ini memang menjanjikan ruang fiskal yang luas bagi pemerintahan mendatang untuk mengakomodasi program-program inisiatif yang sudah disampaikan saat kampanye. "Jadi, APBN 2015 nanti sifatnya baseline saja," katanya.
BACA JUGA: Distribusi Elpiji 12 Kg Berkurang 300 Tabung per Hari
Artinya, pemerintah saat ini tidak akan memasukkan proyek-proyek atau belanja modal, melainkan hanya anggaran operasional seperti gaji, belanja barang untuk operasional kantor, pembayaran subsidi, maupun pembayaran bunga utang. Karena itu, proses pelelangan proyek-proyek pun akan ikut menyesuaikan dengan APBN Perubahan 2015.
Chatib menyebut, dalam Rancangan APBN 2015 nanti, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 - 5,6 persen, nilai tukar rupiah 12.100 per USD, Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 6 - 6,5 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) USD 105 per barel.
BACA JUGA: PT LEN Jamin Kualitas Persinyalan di Proyek KA Trans Sulawesi
"Asumsi makro ini bisa saja berubah dalam pembahasan APBN Perubahan 2015 oleh pemerintah baru nanti," ucapnya.
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah menegaskan, penyusunan RAPBN 2015 bersifat baseline yang memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Pemerintah yang baru nanti bisa memasukkan program-programnya di APBN Perubahan yang dipercepat," ujarnya.
Menurut Firmanzah, mengingat presiden baru dan kabinetnya akan melaksanakan APBN-P 2014 di sisa akhir tahun fiskal atau mulai 20 Oktober 2014 hingga akhir tahun, maka Presiden SBY akan tetap mengajak komunikasi presiden terpilih setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan gugatan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
"Antara tanggal 22 Agustus sampai Presiden baru terpilih diambil sumpah pada 22 Oktober 2014 merupakan momen yang akan digunakan untuk melakukan proses transisi program kerja dan fiskal, baik pelaksanaan APBN-P 2014 maupun APBN 2015," jelasnya. (owi)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tak Ada Dana, Merpati Kesulitan Lakukan PHK
Redaktur : Tim Redaksi