jpnn.com - SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menyiapkan badan usaha milik daerah (BUMD) baru yang akan mengelola penggemukan sapi. Rencana itu merupakan bagian dari penetapan industri agro sebagai prioritas pengembangan.
Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan, salah satu komoditas dalam pengembangan industri agro tersebut ialah sapi potong. Dorongan utamanya adalah konsumsi daging sapi nasional per kapita yang terus naik. Tahun ini diproyeksi 2,61 kg per kapita per tahun. Dengan demikian, total kebutuhan sapi mencapai 1,37 juta ekor atau setara 675 ribu ton daging.
BACA JUGA: Pertumbuhan Saham 15 Persen Paling Realistis
’’Untuk itu, Pemprov Jatim akan membentuk BUMD khusus,’’ katanya di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, kemarin (10/10). Soekarwo belum bisa memastikan kapan BUMD tersebut bisa terealisasi. ’’Mudah-mudahan tahun depan karena kami masih menunggu izin dari Kementerian Perdagangan,’’ tambahnya. Yakni, izin mengimpor sapi. Ada dua negara alternatif, yakni Selandia Baru dan Australia.
Sambil menunggu izin tersebut, pihaknya sudah mengeluarkan surat keputusan mengenai pembentukan nilai tambah di pertanian melalui cooperative farming. Juga, sudah menunjuk pihak penanggung jawab, yakni kepala dinas pertanian dan kepala dinas peternakan. ’’Akan ada official meeting untuk merumuskan itu,’’ katanya.
BACA JUGA: 3 Perusahaan Tiongkok Berminat Investasi di Industri Alas Kaki Jatim
Terkait dengan pembiayaan, pihaknya menginginkan bunga pinjaman bisa ditekan hingga 4 persen. Berdasar kalkulasi bunga kredit sebesar itu ditambah upaya penurunan ongkos pakan, harga jual daging sapi di tingkat rumah pemotongan hewan (RPH) Rp 90 ribu per kg dan di tingkat pasaran Rp 95 ribu per kg.
Namun, mendapatkan pinjaman dengan bunga sebesar itu tidak mudah. Pihaknya mendapat tawaran pinjaman dengan suku bunga BI ditambah 1 persen atau sekitar 7,5 persen. ’’Makanya kami tolak,’’ ungkapnya. Perhitungan masa tenor pinjaman tersebut selama tujuh tahun.
BACA JUGA: Premi Bisnis Baru Topang Asuransi Jiwa
Nantinya BUMD yang akan mengajukan pinjaman tersebut menggunakan penjamin pemerintah daerah. Dengan demikian, BUMD itu bertanggung jawab atas skema penggemukan sapi potong yang telah disusun. Sebagai penunjang, Pemprov Jatim sudah bekerja sama dengan TNI dalam hal penyediaan lahan. ’’Ada 5.000 hektare yang disiapkan. Tersebar di Tulungagung, Blitar, Malang, Pasuruan, dan wilayah lain,’’ jelas Soekarwo.
Terkait upaya menurunkan ongkos pakan ternak, lanjut dia, pihaknya akan menggandeng PT Perkebunan Nusantara dalam pemanfaatan pucuk tebu. Pucuk tebu itu diperoleh dari beberapa perkebunan yang tersebar di Jatim. Tercatat, sekarang ongkos pakan berkontribusi 70 persen terhadap biaya produksi penggemukan.
’’Nah, dengan pakai pucuk tebu, bisa turun hingga 60 persen,’’ ucapnya. Sebenarnya, ongkos pakan masih bisa ditekan lagi hingga 55 persen. ’’Jadi, tanaman jagung ketika masih berbentuk janten (jagung muda) dipanen, kemudian tanamannya ditebang untuk kebutuhan pakan,’’ katanya. Namun, langkah itu juga sulit diterapkan lantaran suplai jagung di dalam negeri masih kurang.
Kalau suplai sapi potong bertambah, ke depan memungkinkan untuk meningkatkan nilai tambah atas pengolahan sumber daya hasil pertanian. Yakni, Jatim bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan daging sapi ke luar provinsi. ’’Kalau sekarang masih banyak sapi yang dijual keluar. Setahun bisa 300–500 ribu ekor sapi,’’ jelasnya. (res/c15/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tebusan Amnesti Pajak Periode Kedua Diproyeksi Rp 30 T
Redaktur : Tim Redaksi