Reydonnyzar juga mengatakan, Mendagri telah menerima surat yang dikirim pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang intinya meminta Kemendagri secepatnya memberhentikan sementara Jefferson, terdakwa kasus APBD Tomohon periode 2006-2008 senilai Rp33,4 miliar
BACA JUGA: KPK Tangani Tujuh Kasus Korupsi Gorontalo
“Kami menanggapi positif permintaan KPKBACA JUGA: Desak Papua jadi Enam Provinsi
Tentu saja, kami harus berpegang pada UU Nomor 32 Tahun 2004 jo PP Nomor 6 Tahun 2005,” kata dia.Secara terpisah, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, proses pemberhentian sementara walikota Tomohon sesuai undang-undang serta bukti-register perkara di Pengadilan Tipikor
BACA JUGA: Hari Ini Walikota Tomohon Diberhentikan
Ini dilakukan untuk menciptakan good governance di lingkungan pemerintah daerah,” kata SarundajangSelain itu, dia juga membatalkan pengangkatan 18 pejabat eselon II yang dilakukan Jefferson di Rutan Cipinan, Sabtu (7/1) lalu.“Berdasarkan UU No 32, pengangkatan pejabat eselon II harus berkoordinasi dengan gubernurPengangkatan itu tidak dikonsultasikan kepada saya, oleh karena itu batalJabatan pejabat eselon dua juga dikembalikan ke posisi semula, karena yang baru tidak sah,” kata Sarundajang(Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rekrutmen Satpol PP Bandarlampung Langgar Aturan
Redaktur : Tim Redaksi