jpnn.com - JAKARTA--Jelang demo 2 Desember, Presiden Joko Widodo kembali melanjutkan pertemuan konsolidasi dengan banyak pihak.
Hari ini, dia bertemu dan bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Istana Merdeka, Selasa (29/11).
BACA JUGA: CV Semesta Berjaya Akui Irman Gusman Minta Fee
"Tetap perlu dilanjutkan terus, tidak ada habisnya konsolidasi kebangsaan dan kenegaraan. Karena ini untuk mengingatkan kita semuanya mengenai pentingnya kita tetap di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang isinya beragam dan majemuk. Terus kita ingatkan, saya kira tidak hanya ke tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh agama, TNI-Polri, saya kira juga penting sekali untuk anak-anak muda," kata Presiden yang kerap disapa Jokowi itu.
Dalam pertemuan yang diselingi dengan makan siang bersama itu ada tiga hal yang dibahas keduanya.
BACA JUGA: Kebijakan Baru Ini Bisa Bikin Banyak Pejabat Kehilangan Kursi
Yaitu pertama mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Kedua, yang berkaitan dengan perkuatan sistem presidensial, dan yang ketiga, masalah komunikasi politik dengan partai-partai pendukung yang akan diintensifkan lagi.
BACA JUGA: Mantan Anak Buah SBY Minta Massa 212 Perlakukan Ahok dengan Adil
"Terutama yang ketiga, komunikasi. Memang kita ini sangat sering bertemu, tetapi memang ini akan lebih diseringkan lagi sehingga semuanya menjadi tersambung dan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rakyat, bangsa, dan negara itu bisa dibicarakan bersama-sama," imbuh Presiden.
Dalam kesempatan yang sama, terkait dengan pembahasan mengenai sistem presidensial, Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar, beranggapan bahwa saat ini diperlukan kejelasan mengenai penerapan sistem tersebut agar tidak terlampau parlementer.
Dia melaporkan pada presiden bahwa sedang ada pertemuan alim ulama yang membahas tentang konstitusi terutama ada keinginan untuk memperbaiki sistem demokrasi yang salah satunya ialah penegasan sistem presidensial tersebut.
"Ini untuk memberikan kejelasan agar kita tidak menjadi terlalu parlementer. Banyak hal yang substansi seperti itu, misalnya salah satunya mengangkat Kepala BIN apa perlu ke DPR? Mengangkat duta besar apakah perlu ke DPR? Ini penguatan presidensial yang telah dibahas oleh para kyai, para ulama, untuk menyempurnakan sistem demokrasi," ungkap Cak Imin.
Keduanya juga berbincang mengenai bagaimana pelaksanaan Pemilu 2019 mendatang agar bisa berjalan dengan lebih transparan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat.
"Saya laporkan kepada Pak Presiden ada banyak opsi agar Pemilu tahun 2019 nanti lebih kuat, lebih transparan, lebih dewasa, dan partisipasi masyarakat lebih besar lagi," ujarnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Dukung Rencana Aksi 2 Desember?
Redaktur : Tim Redaksi