jpnn.com - JAKARTA -- Demi mendapatkan jabatan politik 2014 nanti, politikus bersedia menerima dana dari berbagai pihak. Termasuk dari pengusaha. Nantinya akan ada timbal balik untuk si pengusaha jika si politikus berhasil duduk di jabatan tertentu.
Ketua PPATK Muhammad Yusuf juga tak heran dengan fenomena tersebut. Ia menyebut, jelang pemilu pihaknya memantau banyak pengusaha yang menukar uang recehan. Bukan tidak mungkin uang itu diberikan pada pihak lain termasuk untuk membantu transaksi politik uang para politikus.
BACA JUGA: Ombudsman Minta Kepala Daerah Aktif Pantau Pelayanan Publik
"April mau Pemilu, ambil duit pecahan Rp 100 ribu. Bulan depan tukar lagi. Memang enggak ada hubungannya dengan bisnis," kata Yusuf dalam diskusi 'Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang' di Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
Jika transaksi itu dilakukan via rekening, kata dia, akan mudah bagi PPATK untuk melacaknya. Kemudian, sambungnya, akan ditelusuri profil dan kepentingannya menukar receh, apakah untuk Pemilu atau pekerjaannya.
BACA JUGA: Awasi Dana Haram, PPATK Minta Nama Pengurus 12 Parpol
"Kita lihat siapa yang nukar di bank. Nanti didetailkan memecahkan uang untuk apa, sehingga bisa dikenal. Jika nanti nggak relevan dengan pekerjaannya maka masuk dalam sorotan kita," lanjut Yusuf.
Dalam praktek seperti ini, PPATK berharap ada peran serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak setiap orang atau pengusaha bisa menukar uang receh dalam jumlah besar tapi tak sesuai pekerjaannnya.
BACA JUGA: Obat Berkatalisator Babi, Warga: Nggak Beli Ah, Serem
"Jadi OJK perlu diajak juga, minta info jeli orang datang ke bank tukar uang. Dengan (info) itu kita mitigasi di daerah itu si A, si B," tuturnya.
Sementara itu, Pengamat politik J. Kristiadi mengungkapkan politik uang kini sudah merajalela di berbagai pemilihan umum. Bahkan, sebagian masyarakat mewajarkan cara demikian.
"Fenomena uang sogok rakyat sudah jadi alat komunikasi. Ini fenomena dari kemasan etiket para pelaku korup, yang sangat santun, senyum lebar, tidak punya rasa malu. Ini yang menyesatkan persepsi publik," kata Kristiadi yang juga hadir dalam acara diskusi itu.
Ia menyatakan penegak hukum dan penyelenggara pemilu jangan hanya berwacana untuk mencegah politik uang. Jika tidak, kata dia, korupsi akan terus meluas. Salah satunya korupsi di bidang politik. "Jangan berhenti melawan yang begini kalau ingin pemimpin yang benar yang terpilih," tandasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Urusan Pelayanan, Jatim Terbaik
Redaktur : Tim Redaksi