jpnn.com - JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya peningkatan potensi penggunaan politik uang dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Berdasarkan catatan PPATK pada 2005 hingga 2012, terjadi lonjakan transaksi mencurigakan di antara para calon anggota legislatif (caleg).
Informasi itu diungkapkan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Muhammad, setelah menerima masukan dari PPATK. “Dalam riset yang mereka lakukan terkait kepemiluan, PPATK menemukan 125 persen peningkatan potensi money politic. Itu dilihat dari banyaknya transaksi mencurigakan para caleg, baik yang baru maupun yang incumbent,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/9).
BACA JUGA: KPU Optimistis Penetapan DPT Tepat Waktu
Menurut Muhammad, peningkatan itu diketahui setelah PPATK melakukan riset untuk membandingkan transaksi keuangan pemilu sejak tahun 2005 sampai 2012. Dari situ diketahui laporan transaksi para caleg dan calon kepala daerah, khususnya incumbent, meningkat signifikan hingga 125 persen. Peningkatan ini yang dicatat PPATK sebagai potensi munculnya money politic.
Sayangnya, lanjut Muhammad, Bawaslu belum secara resmi memeroleh data hasil riset PPATK itu. Karenanya, ia belum dapat menjelaskan lebih detail soal temuan itu.
BACA JUGA: DKPP Nasehati Panwaslu-KPU Buol Rajin Konsultasi
Muhammad hanya mengatakan, Bawaslu masih berkoordinasi dengan PPATK. Kemungkinan data baru akan diperoleh dalam pekan ini.
“Mudah-mudahan dapat (kita peroleh) secara resmi (dalam waktu dekat), untuk kemudian kita tindaklanjuti dengan ukuran-ukuran yang ada,” ujarnya.
BACA JUGA: DKPP Didesak Tangani Dugaan Kecurangan Pilkada Kabupaten Bogor
Selain hasil riset PPATK, Bawaslu juga menerima laporan dari Bawaslu Provinsi maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di kabupaten/kota terkait dugaan adanya money politik. “Kemungkinan upaya-upaya itu juga terjadi di daerah, jadi bukan hanya di tingkat pusat saja. Kami dapat laporan juga terjadi di sejumlah provinsi terkait tahapan pemilu kita yang sudah masuk dalam tahapan kampanye,” katanya.
Muhammad menambahkan, indikasi money politic itu terlihat dalam berbagai cara. Di antaranya melalui program-program bantuan.
“Sekarang kan ada beberapa menteri yang menjadi caleg. Jadi terkait masalah penggunaan dana, kita berharap tidak mengedit-edit pengeluaran negara untuk pencalegan mereka. Dan untuk itu kita beri perhatian lebih, selain tentunya teknis-teknis lain soal incumben atau caleg baru yang kalau ditemukan adanya indikasi, akan kita proses,” katanya.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Ini DKPP Gelar Sidang Kedua KIP Pidie Jaya dan Dua Sidang Perdana
Redaktur : Tim Redaksi