Jelang Pengesahan RUU Pilkada, Ancam Kepung DPR

Aksi Kamping di Gedung DPR, Kantor PKS dan PAN Juga Jadi Target

Minggu, 21 September 2014 – 19:06 WIB
Anggota Lingkaran Studi Mahasiswa (Lisuma) Indonesia membentangkan spanduk menolak RUU Pilkada yang akan melegitimasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lewat DPRD saat aksi di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/9). Foto: JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA -- Massa yang mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung mengancam akan turun ke jalan jelang pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada. Mereka menolak wacana Pilkada dikembalikan lagi DPRD yang didukung oleh Koalisi Merah Putih, partai gabungan pengusung dari pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Demonstran yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Pilkada Langsung (Gepala) mengancam akan mengepung gedung DPR. Koordinator Lapangan Gerpala, Komeng mengatakan aksi aksi besar-besaran mulai besok, 22 September 2014 hingga sidang keputusan akan RUU tersebut dilakukan pada 25 September 2014 mendatang.

BACA JUGA: RUU Pilkada Bisa jadi Bumerang buat KMP

Menurut Komeng, ada banyak elemen masyarakat yang akan bergabung dalam Gepala. Di antaranya,  LMND, SBSI, FSPI, Gapersi. KSPSI, Garda Trisakti, GPPI dan Prodem. Tidak hanya itu, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) juga menyatakan dukungannya terhadap gerakan tersebut.

Komeng mengungkapkan, aksi bersama ini bertujuan untuk mempertahankan hak keistimewaan rakyat dalam memilih calon pemimpinnya. "Gerakan ini mengembalikan kewenangan rakyat dalam melakukan pilkada secara langsung. Itu yang kami harapkan," kata Komeng.

BACA JUGA: Poempida: Hasil RUU Pilkada Bakal Munculkan Kejutan

Menurutnya, serangkaian aksi tersebut akan dimulai dengan melakukan kegiatan dengan menggelar kamping secara massal di kompleks gedung DPR mulai Senin hingga Kamis mendatang. Aksi juga akan di lakukan di gedung DPP Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kantor dua partai itu dipilih sebagai tempat aksi karena dianggap kedua partai tersebut lahir di era reformasi. "Perlu ada komitmen dukungan dari kedua partai tersebut untuk memastikan RUU itu dibatalkan DPR. Ini sudah seperti kemunduran demokrasi di Indonesia," kata Komeng. (flo/awa/jpnn)

BACA JUGA: Pilkada Langsung Lebih Demokratis Ketimbang Lewat DPRD

BACA ARTIKEL LAINNYA... KMP Tolak Pilkada Langsung Disamakan dengan Teori Makan Bubur


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler