KENDARI - Daerah-daerah di Sultra yang infrastrukturnya tertinggal jangan banyak berharap bisa ada perubahan siginifikan tahun depanPasalnya, dalam postur APBD 2012, anggaran belanja publik dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana sangat minim
BACA JUGA: Camat Rame-rame ke MK, Hakim Heran
Yang meningkat justeru bantuan sosial dan ongkos kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat
BACA JUGA: Empat Pasangan Gugat Hasil Pemilukada MTB
Sisanya dipakai aparatur dan dana hibah untuk Pilkada termasuk Bantuan Sosial.Fraksi Partai Golkar di DPRD Sultra amat prihatin melihat postur APBD 2012 ini yang sangat terlihat tidak berpihak ke rakyat
BACA JUGA: Tekan Politik Uang, Megawati Ingin Proporsional Tertutup
Pemprov sepertinya lebih memikirkan “rumah tangga” kabupaten, ketimbang yang harusnya menjadi tanggungjawab propinsi.“Pemprov mengalokasikan rata-rata Rp 2 miliar lebih untuk tiap kabupaten, itu diluar anggaran block grant untuk desaIni salah satu yang kami pertanyakan ke eksekutif,” kata Firdaus Tahrir, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPRDSementara, kata dia, banyak sekali jalur-jalur jalan propinsi yang membutuhkan perbaikan dan pengaspalan, justru dananya tidak disiapkan.
Kata Firdaus, dari Rp 2 triliun lebih APBD, hanya 600 Miliar saja yang dialokasikan untuk belanja publik, dan Rp 1 triliun lebih untuk belanja aparatur, termasuk didalamnya gaji pegawaiYang juga paling banyak membebani APBD Sultra itu adalah bantuan hibah, mulai dari KPU, Panwas, dan Kepolisian untuk kepentingan Pilgub sebesar Rp 125 M“Bantuan hibah yang juga menimbulkan pertanyaan, adalah alokasi untuk Unisulla sebesar Rp 3,7 M, ini maksudnya bagaimana,” kata mantan Ketua DPRD Kolaka itu.
Golkar sangat tidak sepakat jika dana Rp 3,7 M ini dialokasikan untuk Unisulla, karena itu sama saja dengan mengabaikan perguruan tinggi lainnya di Sultra, termasuk di luar Sultra dimana mahasiswa-mahasiswa asal Sultra menuntut ilmuGolkar akan menolak rancangan tersebut, jika kampus lain dimana mahasiswa Sultra kuliah juga dialokasikanIni penting, supaya tidak ada kesan diskriminasi dari pemerintah terhadap mahasiswa Sultra yang sedang belajar di kota lain di Indonesia.
Hal lain yang menggelikan Fraksi Golkar, kata Firdaus adalah alokasi anggaran untuk pembebasan lahan sebesar Rp 32 MiliarIni harus diperjelas, lahan dimana saja dan siapa saja penerimanya karena melihat angkanya yang sangat fantastisJangan sampai, dana daerah disalurkan kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak.
“Kami juga melihat ada anggaran yang sangat berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, yakni biaya dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, sebesar Rp 3,5 miliarIni anggaran untuk apa, jangan sampai mengundang tokoh, kemudian dana ini dipakai sebagai alat politik, tentu ini tidak sehat bagi tata kelola anggaranIni akan kami tolak, supaya tidak ada pretensi apapunLagipula, sekarang ini sudah sulit mengidentifikasi tokoh, karena rata-rata sudah berpolitikAda juga anggaran untuk mencari penyanyi kasidah Rp 200 jutaABPD kali ini memang aneh-aneh,” tukasnya.
Mantan Ketua Golkar Kolaka ini juga mengatakan bahwa Golkar menyambut baik rencana Pemprov mengalokasikan anggaran untuk kelanjutan pembangunan menara persatuan sebesar Rp 5,1 MTapi yang akan jadi pertanyaan, mengapa Kimpraswil kembali mengalokasikan dana sebesar Rp 12 Miliar untuk kelanjutan pembangunan masjid Al Alam.
“Kami juga menemukan ada Rp 1 Miliar untuk bantuan pembangunan asrama di Kalimantan TimurIni janggal dan terdengar unik, karena hampir tidak ada mahasiswa Sultra yang kuliah di Kaltim sana, kalaupun ada, pasti lebih jauh banyak dan butuh mahasiswa di Sulsel, Jogjakarta, Bandung dan MalangPemprov harus menjelaskan ini semuaAnggaran untuk apa sebenarnya,” kata Firdaus.
Yang pasti, kata dia, Golkar akan berjuang habis-habisan di pembahasan APBD ini agar jalan-jalan yang rusak parah di semua daerah di Sultra bisa dialokasikan anggarannya, bagaimanapun caranyaJika perlu, sejumlah dana hibah yang dialokasikan pemerintah, dipotong sebagian agar jalan dan infrastruktur penting masyarakat bisa dianggarkan“Sejatinya, itulah suara rakyatMereka lebih butuh jalan daripada balai desa megah, butuh jalan diaspal daripada masjid,” tandasnya.
Sekretaris Fraksi Golkar, La Ode Marshudi menambahkan, fraksinya akan bersikap kritis di pembahasan APBD kali ini karena melihat banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk belanja aparaturSalah satu yang besar adalah Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) di PemprovSebenarnya, ini sudah dihentikan, tapi karena pegawai banyak yang protes, dan demi kepentingan politik, makanya dianggarkan lagi.
“Kami juga menerima surat perintah dari Partai untuk memperjuangkan semua kepentingan rakyat, khususnya jalan-jalan di Sultra yang belum tuntas disentuh aspalPartai Golkar juga memerintahkan fraksi agar mendukung program-program pemerintahan sebelumnya yang dibengkalaikan pemerintah saat iniTermasuk dana ke Unissula itu, jangan ada diskriminasiGolkar akan menerima jika yang lain juga dialokasikan,” tandas politisi yang akrab disapa Andindi ini.(kp/awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPP PD Tegaskan Muscab Siantar Sah
Redaktur : Tim Redaksi