jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengungkap, jelang pembacaan putusan sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk menggelar rapat DPP di markas PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Namun, Tjahjo tidak menjelaskan secara detail mengenai materi yang akan dibahas dalam rapat itu. "Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, siang ini akan menggelar Rapat DPP PDIP di Markas Partai Lenteng Agung," tulis Tjahjo dalam pesan singkat, Kamis (21/8).
BACA JUGA: Anas Makin Yakin Keluarga Nazaruddin Merekayasa Keterangan Saksi
Dikatakan, DPP PDIP sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran partai di provinsi dan kabupaten untuk siaga satu saat pembacaan putusan MK. Termasuk, menyiagakan petugas piket di kantor partai di daerah masing-masing.
"Kader Partai untuk bersiaga dan menjaga kantor partai masing-masing, memonitor lapangan dan dilarang turun ke jalan. Kalau ada provokasi dan hal-hal yang mengganggu segera koordinasi dengan aparat Kepolisian dan TNI setempat," jelasnya.
BACA JUGA: Polisi Hadang Pendukung Prabowo-Hatta
Sebagai Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo percaya MK akan memutuskan PHPU seadil-adilnya berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada. Dia juga meyakini jika KPU sudah bekerja secara profesional dalam penyelenggaraan pilpres 9 Juli lalu.
"Saya yakin bahwa kerja KPU sudah sangat profesional, sangat baik melaksanakan konstitusi terkait pilpres 2014, penghitungan suara serta inventarisasi kalau ada pelanggaran sudah dilakukan secara berjenjang dari TPS sampai KPU Propinsi sebelum diputuskan KPU Pusat," jelasnya.
BACA JUGA: Rincian Formasi di Sejumlah Instansi Sudah Bisa Dibuka
Selain itu, Tjahjo juga menyebutkan Jokowi hanya akan memonitor sidang putusan di MK lewat televisi, sedangkan JK, akan menyaksikan dari kediamannya.
"Saya kira Pak Jokowi akan memonitor dan menyaksikan dari TV dalam kegiatan sehari-hari sebagai Gubernur DKI, Pak Jusuf Kalla akan memonitor dari kediaman beliau," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Putusan MK Harus jadi Titik Tolak Gerakan Sosial Antikorupsi
Redaktur : Tim Redaksi