Jelang UN, Mendiknas Tak Mau Berpolemik

JAKARTA - Persoalan ujian nasional (UN) terus menuai polemikBahkan, ada pandangan bahwa UN tidak perlu lagi dilakukan, karena prestasi siswa tidak hanya diukur hanya saat UN, melainkan diukur selama proses di bangku sekolah

BACA JUGA: Bikin UU, Guru PNS Bisa Ngajar di Swasta

Pandangan lain, menyebutkan standar kelulusan siswa harus diukur dengan sebuah ujian seperti UNBagaimana sikap Kementerian Pendidikan Nasional?

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengatakan, dirinya tidak mau berkonfrontasi dengan pandangan-pandangan publik mengenai pelaksanaan Ujian Nasional (UN) yang saat ini tengah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat

BACA JUGA: Rekrut Mahasiswa dengan SNMPTN dan Undangan

Alasannya, karena pemerintah ingin konsentrasi menghadapi penyelenggaraan ujian nasional (UN).

“UN dari dulu "kan memang sudah ada yang pro-kontraSaya tidak mau berkonfrontasi dengan pandangan-pandangan itu, tetapi yang saya yakin bahwa pelaksanaan UN tidak melulu salah,” kata Nuh kepada JPNN di Jakarta, Minggu (28/11).

Menurutnya, pelaksanaan UN yang sudah dilakukan sejak dulu tidaklah selalu mengandung kesalahan

BACA JUGA: 20 Persen Kursi PTN Dikhususkan Bagi Mahasiswa Miskin

Jika seluruh masyarakat mengkhawatirkan masalah kecurangan di dalam UN, lanjut Mendiknas, hal tersebut tidaklah sebuah alasan yang kuat untuk menghilangkan UN di dunia pendidikan“Memangnya kalau tidak ada UN, lalu tidak ada kecurangan? Malah bisa jadi kecurangan lainnya dan korupsi akan pindah tempat,” serunya.

Dijelaskan, untuk saat ini mengenai rencana pelaksanaan UN di tahun 2011 mendatang masih dibahas secara intensif oleh pihak Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) bersama dengan DPR  khususnya Panitia Kerja (Panja) UN Komisi X“Jika seluruh masyarakat menanyakan bagaimana posisi UN saat ini, dan juga bagaimana standar kelulusan yang akan diterapkan, jawabannya itu semua masih di bahas dengan DPR,” tukasnya.

Terpisah, Ketua Panja UN Komisi X, Rully Chairul Azwar mengatakan, kesimpulan akhir untuk pelaksanaan UN tahun ini memang belum bulatTetapi, keinginan untuk memperbaikin UN guna mengakomodasi keinginan masyarakat harus tetap dilakukan.

Di sisi lain,  faktor kejujuran dalam pelaksanaan UN juga masih dipertanyakan oleh banyak kalangan“Adanya kebocoran dan kecuranagan akan sangat berpengaruh pada kredibilitas UN dan mutu pendidikan nasional,” jelasnya.

Karena itu, dalam panja muncul wacana untuk membuat soal UN hingga 20 jenis yang berbeda dengan bobot kesulitan yang samaLangkah ini, lanjut dia, dilakukan untuk menimilaisir kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan UN.(cha/gus/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelajar Perang Batu di Padangbaru