Jika Langgar Aturan, Tender BBM PLN Diulang

Sabtu, 18 September 2010 – 05:37 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PPP, M Romahurmuziy menegaskan, jika benar kemenangan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dalam tender bahan bakar minyak (BBM) didasarkan arahan dari pemerintah, maka hal itu jelas melanggar peraturanKonsekuensinya, PLN terpaksa melakukan tender ulang pengadaan BBM

BACA JUGA: Sepatu Cibaduyut Dilibas Produk China

"Kalau benar itu atas dasar arahan dari pemerintah itu telah melanggar aturan, ini tender terbuka dan tidak seharusnya ada arahan-arahan
Jadi saya harap pihak PLN bisa menjelaskan siapa dari pemerintah itu yang telah memberikan arahan," kata Romahurmuziy di DPR, Senayan Jakarta, Jumat (17/9).

Sebelumnya, tersiar kabar tentang pernyataan Direktur Bisnis dan Manajemen Risiko PT PLN Murtaqi Syamsuddin yang mengungkap adanya arahan dari pihak pemerintah untuk mengikutsertakan TPPI dalam tender BBM PLN dengan alasan jika TPPI bisa ikut tender lalu menang dan memasok BBM ke PLN maka diharapkan akan mendapatkan pendapatan sehingga bisa mengembalikan utang ke pemerintah dan juga Pertamina.

Namun bagi Anggota DPR Romahurmuziy, alasan dan harapan itu tidak terlalu penting

BACA JUGA: 2011, Dana Perimbangan Naik Rp 14,7 triliun

Menurut dia, TPPI perusahaan nakal dan apakah dengan keikutsertaannya dalam melakukan pemasokan BBM ke PLN ada jaminan kalau mereka tidak berbuat nakal lagi?

"Misalnya dalam hal kontrak kewajiban pemenuhan kebutuhan BBM, apakah ada jaminan? Saya harap tidak ada permainan dalam tender BBM untuk PLN itu
Jadi PLN diharapkan dapat mempertimbangkan hal itu semua," tegas Romahurmuziy, yang akrab disapa Romy.

Dalam konteks pengadaan BBM oleh TPPI, Romy menilai PLN terlalu berani mengambil risiko untuk mengikutsertakan perusahaan yang bermasalah

BACA JUGA: Menkeu Tolak Ide Bayar Zakat Dihitung Pajak

"TPPI kini tengah terganjal permasalahan utang sebesar US$600 juta kepada PT Pertamina akibat TPPI gagal menjalankan skema restrukturisasi utangnya," tegas Romy.

Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS, Ahmad RiyaldiMenurut dia permasalahan TPPI saat ini banyak menyita perhatian kalangan DewanKarena produksi PLN menyangkut hajat hidup orang banyak, maka Komisi VII DPR telah mengagendakan pemanggilan pihak Direksi PLN pada pada Selasa (21/9) mendatang.(fuz/fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Usai Lebaran, Ramai Gadaikan Barang


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler