JAKARTA - Ketua Tim Kerja RUU DIY DPD, Paulus Yohanes Sumino berharap tidak sampai terjadi referendum untuk memutuskan mekanisme pengisian jabatan gubernur Provinsi DIYMenurutnya, cukup dengan sikap DPR saja sebagai representasi masyarakat yang memutuskan.
"Tak perlu ada referendum
BACA JUGA: Setgab Dinilai Kacaukan Demokrasi
Kalau itu masih dipersoalkan, apa gunanya wakil rakyat yang menyerap aspirasi masyarakat," kata Paulus Yohanes Sumino di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12)BACA JUGA: 70% Pekerja Tamatan SD Berpenghasilan Rendah
Namun kata dia, untuk kasus di Yogyakarta belum waktunya dilakukan.Menurut Sumino, jika referendum benar-benar dilakukan maka persoalannya akan panjang dan bisa merembes ke daerah lain terkait dengan ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat
Sumino mencontohkan masyarakat Papua yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap realisasi otonomi khusus (Otsus) Papua yang dinilainya hanya setengah hati
BACA JUGA: KPK Banyak Tangani Kasus dari KWS
"Saya yakin akan bergulir juga di PapuaApa itu yang kita kehendaki? Rakyat Papua lagi gelisah dan marah karena pemerintah setengah hati menjalankan otsus," katanya.Monarki dan demokrasi di DIY, kata Sumino, tidak perlu lagi dipertentangkanAlasannya, rakyat Yogyakarta tidak mempersoalkan penetapan Sri Sultan HB jadi gubernur dan penetapannya juga mendapat dukungan politik dari DPRD Provinsi DIY"Itu kan demokrasi jugaJadi jangan meniadakan demokrasi sesuai dengan kepentingan kita," katanya.
Ditanya soal perseteruan Sri Sultan HB X dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang diduga buntut dari persaingan politik menjelang pilpres 2004 dan 2009, Sumino enggan menanggapinya"Kalau masalah itu saya tidak mau berkomentar," ujarnya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bela DIY, Anggota DPD Kritik SBY
Redaktur : Tim Redaksi