jpnn.com - JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung (AT) menuding Jusuf Kalla sebagai tokoh di balik upaya melengserkan Aburizal Bakrie dari kursi ketua umum Partai Golkar. Akbar menilai desakan sejumlah tokoh Golkar agar partai berlambang beringin mempercepat musyawarah nasional (Munas) merupakan manuver JK.
“Ada semacam kesan kalau (JK -red) menang pemilu, Golkar akan diambil lagi oleh pemenangnya. Langkah ini pernah dilakukan JK pada saat 2004. Yaitu, ketika Golkar ikut dalam kelompok oposisi koalisi kebangsaan bersama PDI Perjuangan,” ujar Akbar Tandjung seperti yang dilansir INDOPOS (Grup JPNN.com), Kamis (17/7).
BACA JUGA: Ini Alasan LSI Umumkan Hasil Quick Count
Ketika itu, lanjutnya, Golkar kemudian malah bergabung dengan pemerintahan setelah JK menjadi ketua umum. Kala itu, JK merupakan wapres terpilih yang menemani Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dulu dengan segala kekuatan, akhirnya JK jadi ketua umum. Karena posisinya juga sebagai wapres, dia punya kepentingan agar Golkar menjadi kekuatan mendukung pemerintah,” papar dia.
BACA JUGA: Main Sinetron, DPRD Berhak Panggil Deddy Mizwar
Apalagi, kata Akbar, ketika itu JK dianggap naik ke posisi tertinggi partai tanpa kerja keras. “Yang kerja keras kami-kami. Dia diajak SBY jadi wapres, kemudian SBY menang. Karena dia Golkar, kemudian dengan berbagai cara menang dia jadi ketua umum. Kemudian diubah Golkar jadi pendukung pemerintah,” paparnya.
Dia melihat, pola itu akan kembali digunakan, jika Joko Widodo-JK menang pilpres dan Koalisi Merah Putih gagal mengawal Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai presiden-wapres. Apalagi, desakan percepatan munas kali ini dilakukan oleh orang-orang yang selama ini memang dikenal dekat dengan JK.
Jusuf Kalla diketahui mendorong agar pelaksanaan munas dipercepat. Karena kalau pelaksanaan munaslub ini atas dasar permintaan banyak pihak, maka harus segera dilaksanakan. Hal sama juga ketika dirinya kalah dalam Pilpres 2009, Aburizal Bakrie juga mendesak agar untuk mempercepat munas.
“Sama saya dulu didesak mempercepat munas agar bisa segera mengatur posisi bernegosiasi dengan pemerintahan baru,” kata JK usai melangsungkan pertemuan dengan Dewan Masjid Indonesia di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/7).
BACA JUGA: Sekjen PBB pun Tertarik pada Pilpres di Indonesia
Sejauh ini, JK menyatakan, belum ada pihak Golkar yang bersilaturahmi dengan pasangan Jokowi-JK. Sebab, dia berpendapat, dirinya, juga belum dipastikan menang pilpres. Namun dirinya optimistis banyak kader kompeten yang menggantikan Ical. “Kader senior partai dan dari kalangan muda Golkar, sama-sama punya peluang untuk memimpin partai,” paparnya.
Sebelumnya, untuk diketahui, sejumlah tokoh Golkar yang menyatakan dirinya sebagai barisan Golkar lintas generasi, dengan menyerukan himbauan penyelamatan Golkar di Gedung Perintis, kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa, (15/7).
Acara tersebut dihadiri oleh tokoh Golkar lintas generasi. Di antaranya politisi senior Golkar, yakni Fahmi Idris, Andi Matalata, dan Zainal Bintang. Sementara itu, poros muda Golkar diwakili oleh Andi Sinulingga dan Indra J Piliang, serta Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai.
Mereka meminta Munas sudah harus dilaksanakan karena jajaran di bawah merasa partai sudah hilang arah. “Kami kader Golkar lintas generasi menyerukan agar Golkar dikembalikan ke arah yang sesuai konstitusi Golkar. Kami ingin menyelamatkan partai, dan membangkitkannya kembali sebagai partai besar, yang dipercaya rakyat, dan berhasil memimpin bangsa ini,” tandas Ginanjar Kartasasmita.
Sementara Yorris Reyawei mengatakan, mandat penuh yang diberikan kepada Ketua Umum Aburizal Bakrie hanya untuk koalisi pilpres. Ketika Ical mendeklarasikan koalisi permanen untuk parlemen dalam barisan Koalisi Merah Putih, maka Ical sudah menyalahi mandat. “Inilah yang kita minta segera munas dipercepat,” kata Yorris. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kata SBY, Dua Titik Masih Kritis Usai Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi