JK Dinilai Mampu Selesaikan Konflik Papua

Selasa, 25 Oktober 2011 – 13:49 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie mengatakan sosok mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) diyakini mampu menyelesaikan masalah di PapuaMenurut Gus Choi, berharap kepada pemerintahan sekarang menjadi sesuatu yang tidak mungkin

BACA JUGA: Menkopolhukam: Pengejaran TNI Bukan Pelanggaran HAM

Hal ini seiring dengan hilangnya kepercayaan rakyat Papua kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono.

"Figur yang dapat melakukan pendekatan itu jangan figur yang selama ini tak dipercaya rakyat Papua
Presiden SBY, mereka sudah tidak percaya, Wapresnya juga, apalagi tentara

BACA JUGA: Desak DPR Selesaikan RUUK DIY

Salah satu figur yang bisa menengahi masalah Papua adalah Jusuf Kalla," kata Gus Choi di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (25/10).

Anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap Presiden SBY adalah tidak dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

"Sepuluh tahun sudah usia undang-undang Otonomi Khusus Papua, tapi peraturan pemerintahnya tidak kunjung terbit
Akibatnya, pelaksanaan dari pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sulit dilakukan di Papua," ujar Gus Choi.

Sementara substansi dari UU itu sangat penting dan strategis karena mengatur masalah HAM, perempuan, pendidikan dan Majelis Rakyat Papua (MRP)

BACA JUGA: Coret Pasal Korupsi, Cirus Kena 5 Tahun Bui

"Itu diabaikan pusat dan pemerintah pusat mencoba mengaburkan dan tak mau laksanakan UU OtsusFaktanya pemerintah pusat tak mau laksanakan," kata Gus Choi.

Gus Choi juga meminta kepada pemerintah maupun kepada TNI untuk tidak melakukan pola pendekatan represif seperti ada orang mengibarkan bendera, ditangkap, ada orang yang ingin merdeka, ditangkap.

"Harusnya persuasif dan ini tak benarRakyat Papua itu spontan dan hati mereka jengkel dengan pusat, mereka sudah tak percaya pada pusatJadi ini bentuk akumulasi kejengkelan kepada pemerintah pusat," ungkap Gus Choi. (fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasca Insiden Ontel, Paspampres Dievaluasi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler