JK Gagas BLT Bukan dari Utang

JAKARTA--Kabar yang beredar bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dananya berasal dari utang luar negeri, membuat penggagas BLT, Jusuf Kalla mengeluarkan tanggapan mengenai hal itu.  JK menegaskan tak pernah mengusulkan opsi pinjaman luar negeri atau utang untuk menutupi BLTPenegasan JK ini disampaikan melalui Jubir Tim Pemenangan JK-Wiranto, Bambang Soesatyo, saat dikonfirmasi hal terkait di Jakarta, Rabu (17/6)

BACA JUGA: DPD Seleksi Calon Anggota BPK

Bambang menjelaskan, alokasi anggaran untuk BLT sebagaimana digagas JK sebelumnya, diusulkan menggunakan sebagian dana ekspor minyak mentah karena dari kenaikan harga minyak saat itu, mendatangkan laba.

Selain itu, lanjut Bambang, harga jual eceran BBM dalam negeri yang terus mendekati harga keekonomian membuat tekanan APBN dari pos subsidi BBM otomatis berkurang signifikan"Jadi, saat itu tidak diperlukan utang," tambah Bambang

BACA JUGA: RUU Pelayanan Publik Disiplinkan Birokrasi

Dia juga menegaskan, JK tidak pernah mendapat laporan dari Menko Perekonomian maupun Menkeu bahwa kebutuhan anggaran BLT akan ditutup dari utang luar negeri.

"Semestinya masalah penggunaan utang untuk BLT juga dilaporkan ke DPR dan pasti DPR keberatanKalau akhirnya benar bahwa BLT ditutup dari utang, publik bisa minta penjelasan dari Presiden SBY, Menko Perekonomian, dan Menkeu," tegasnya lagi.

Bambang mengingatkan BLT harus dipahami sebagai crash programme, bukan permanen

BACA JUGA: Motif Pemekaran Wilayah Kental Nuansa Politik

Makanya, Bambang menilai tidak relevan kalau BLT diartikan sebagai kebijakan yang akan meninabobokan warga miskinSeperti diketahui, BLT digagas saat APBN mengalami tekanan luar biasa yakni membengkaknya subsidi BBM akibat lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional pada paruh pertama tahun 2005.

Pemerintah menyadari bahwa menaikkan harga BBM saat itu menimbulkan implikasi serius kepada sebagian rakyat, terutama mereka yang miskinMakanya, stimulus daya beli masyarakat ditopang dengan BLTBambang mengemukakan, JK yang menggagas program kompensasi bagi rakyat yang tak mampu, terutama untuk merespon kenaikan harga kebutuhan pokok di tahun 2005Kabinet Indonesia Bersatu, katanya, menyepakati gagasan JK dan disepakatilah program yang dinamakan BLT ituDi samping itu,disepakati bahwa BLT hanya berjalan dalam periode waktu singkat, sepanjang tahun anggaran berjalan.

Terpisah, politisi Golkar Indra Jaya Piliang memandang, bantuan langsung tunai seharusnya tidak dibiayai dengan utang luar negeriBLT dan utang luar negeri adalah dua hal yang terpisah"BLT itu crash programme yang diadakan karena dampak kenaikan harga BBMIni dana kompensasi, yang seharusnya dikeluarkan dari sana (keuntungan pencabutan subsidi BBM, red)," katanya.

Menteri Keuangan pun didesak bisa menjelaskan kepada masyarakat, mengapa BLT menggunakan dana utang"Ini memalukan jugaNanti kalau ada gugatan masyarakat soal utang, maka pemerintah bisa dengan enteng menjawab utang itu juga kan diterima masyarakat," katanya(ysd/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tahanan di Mako Brimob Tak Terusik