JK: Konflik Terjadi Karena Ketidakadilan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Keenam, Jusuf Kalla (JK) mencatat terjadi 14 konflik besar di Indonesia karena lemahnya pengamalan nilai-nilai PancasilaMenurutnya, dari lima butir Pancasila, pengalaman yang paling lemah adalah sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

BACA JUGA: Atasi Teror Racun, Polisi Libatkan Warga

"Pengalaman selama 66 tahun Indonesia merdeka, terjadi 14 konflik besar," kata JK pada Dialog Kebangsaan bertema "Revitalisasi Negara Terhadap Pancasila, Masihkah Indonesia Bangsa Yang Pancasialis" di Restaurant Gado Gado Boplo, Jl Gereja Theresia No 41 Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/6)Turut pula sebagai pembicara, Ketua Umum Ormas MKGR, Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, Pengamat politik, Yudi Latief dan Sekjen MKGR, Bejo Rudiantoro. 

JK yang juga mantan Ketua Umum DPP Golkar mengatakan ke-14 konflik yang besar itu empat konflik karena ideologi dan kesepuluh konflik karena ketidakadilan antar daerah, sosial dan ekonomi

BACA JUGA: Kamis, Nazaruddin Diperiksa Lagi

Diantara konflik yang terjadi adalah konflik Ambon dan konflik PosoSementara konflik yang berkepanjangan terjadi di Nangroe Aceh Darusalam

BACA JUGA: Polri Buru Pengirim SMS Teror Vonis Baasyir

"Penerapan sila yang terkahir ini paling lemahAda daerah yang maju dan ada daerah yang tertinggal, makanya terjadi konflik," katanya

Pramono Anung menilai kelemahan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila karena elit politik juga tidak mengamalkannyaIa mencontohkan pernyataan Andi Mallarangeng yang menyebut belum saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi presidenPernyataan itu menyinggung JK yang berasal dari Sulsel saat mencalonkan pada Pilpres 2009 berpasangan Wiranto"Itu kan tidak mencerminkan nilai Pancasila," katanya

Yudi Latief menjelaskan nilai-nilai Pancasila tidak mudah diterima masyarakat karena adanya pemaksaan nilai oleh rezim Orde Baru (Orba)Kata dia, Orba menempatkan negara dengan hegemoni kuat dengan pendekatan vertikal"Sekarang tidak boleh lagi, pendekatannya harus horizontalSemua stakeholders harus terlibatUlama, tokoh pemuda, pendeta harus menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila," katanya

Pancasila kata Yudi lebih dikultuskan tapi tidak dipahami secara ilmiahMakanya kata dia, untuk mengamalkan ajarannya, Pancasila harus dipahami secara ilmu sehingga bisa diamalkan

Sementara itu, Bejo Rudiantoro mengatakan terjadinya ketimpangan dan penerapan nilai Pancasila karena gagal ditransformasikan dalam konstitusi negara"Amandemen telah menghapus penjelasan ke dalam konstitusi negaraPancasila kini terasa dalam ruang hampa," tukasnya

Masih menurut Bejo, dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi antara pembukaan dan batang tubuhnya seakan terpisah sehingga DPR yang merumuskan Undang-undang tidak lagi memperhatikan ajaran Pancasila"DPR ke depan harus memperhatikan nilai Pancasila dalam merumuskan Undang-undang," ujarnya(awa/jpnn) 

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Bentuk Panja, Mahfud Gembira