JK: Negara akan Berikan Pendapatan Layak untuk Kades

BANDUNG - Wakil Presiden RI HM Jusuf Kalla, menegaskan bahwa negara siap dan sanggup memberikan jaminan pendapatan yang layak untuk kepala desa se-IndonesiaJaminan itu katanya, selaras dengan tugas dan fungsi kades yang berfungsi sebagai pemimpin di garda terdepan tanah air

BACA JUGA: Gayus Terpilih sebagai Ketua Pansus DPT

Hal ini ditegaskan JK sebagai jawaban atas harapan sekitar 800 kepala desa se-Jawa Barat yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Jawa BaratSilaturrahim itu diikuti kades dari 16 kabupaten/kota se-Jabar.

"Soal pendapatan layak untuk kades, saya hitung dengan jumlah 65 ribu kades di Indonesia, dengan tunjangan yang tentu harus lebih tinggi dari sekertaris desa, negara ini sanggup mengatasi itu," tegas JK, di Gedung Balai Sartika, Bandung, Kamis (4/6).

Dalam acara tersebut, Ipin Arifin, Ketua Apdesi Jabar, memang sempat menyampaikan rasa cemburu para kepala desa terhadap sekretaris desa

BACA JUGA: KPK Awasi Penanganan Korupsi di Daerah

Sekdes menurutnya, sudah diangkat sebagai PNS, sementara kades tidakIni berdampak langsung pada pendapatan bulanan yang juga berbeda.

JK mengakui, tunjangan kades haruslah sepadan dengan tugas-tugasnya yang cukup berat

BACA JUGA: Anwar: Tenaga Auditor di Indonesia Minim

Apalagi kemajuan bangsa sangat ditentukan kepemimpinan desaJK pun tidak segan menyebut kades sebagai ujung tombak pembangunan dan demokrasi Indonesia"Jadi kades tugas mulia, dan jadi bahagian pemerintahan kita," tegas capres bernomor urut 3 ini.

JK juga menegaskan alasan lain kenapa kades harus mendapatkan jaminan layakKarena katanya, mereka merupakan pondasi otonomi daerahBahkan, sebenarnya menurut JK, republik ini sudah dibagi habis oleh desa dan kelurahan.

Hanya saja, terkait jaminan dan tunjangan itu, JK menyerahkan kepada DPR untuk menggodoknya menjadi undang-undangTerkait jumlah tunjangannya, JK memastikan pemerintah siap membahas dan menggodoknya lebih jauh.

"Karena UU, maka perlu dibahas di DPRJumlahnya nanti dirundingkanKalau saya sebut sekarang, nanti marah DPR dan PresidenPaling lambat Oktober itu memang sudah harus dibahasTapi, kades harus berjanji bisa melayani masyarakat lebih cepat dan lebih baik," tegas JK.

Di kesempatan itu, JK sempat pula bercerita tentang asal-muasalnya yang sangat kental dengan pemerintahan desaPada tahun 1950 lalu, JK mengatakan bahwa ia memutuskan meninggalkan desanya, Bukaka, di Kabupaten Bone, Sulsel, untuk hidup di Makassar"Sekiranya saya tidak tinggalkan kampung, mungkin saya akan jadi kepala desa di Desa BukakaKarena saat itu kakek saya kadesDan pola pengangkatan kades (waktu itu) masih keturunan," tutur JK.

Karena itu, JK memastikan diri sangat mengerti bagaimana tugas kepala desaKondisi kades saat ini, katanya pula, berbeda dengan kades beberapa dekade lalu"Penghasilan desa untuk menjamin kehidupan desa belum cukupMakanya saya sependapat agar kades harus dapat penghasilan yang lebih tepat dan lebih baik," tegas JK lagi.

Tanggung jawab kades, khususnya di Jabar, diakui JK cukup beratPasalnya, satu desa bisa mengayomi hingga 8.000 warga masyarakat"Ada kabupaten di Papua yang berpenduduk hanya 15 ribuTanggung jawab sama, tapi hasil pendapatan berbeda," ujarnya lagi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Wiryawan, mengamini harapan agar pemerintah pusat memberikan tunjangan dan jaminan yang lebih kepada kades"Kami berharap, dengan adanya pendapatan yang baik untuk kades, maka roda pembangunan desa juga bisa berjalan secara seimbangSehingga diharapkan urbanisasi ke kota juga bisa teratasi," tandasnya(ysd/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... DPD Persoalkan Proses Seleksi Calon Anggota BPK