JK Prihatin RUU Keperawatan Terbengkalai

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang atau RUU Keperawatan yang belum juga dirampungkan DPR mendapat perhatian khusus dari Wakil Presiden Jusuf KallaMenurutnya, RUU ini mendesak untuk segera diundang demi terjaminnya eksistensi 500 ribu lebih perawat di Indonesia.

"Saya sebagai Ketua Umum Golkar, akan meminta kepada teman-teman di DPR untuk mendahulukan undang-undang itu," tegas Jusuf Kalla, di Gedung Stovia, Senen, Jakarta, Senin (8/6).

JK menyampaikan hal itu tatkala tampil sebagai pembicara pada paparan Visi Misi Capres Pembangunan Kesehatan 2009-2014, yang disponsori Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

BACA JUGA: Menneg LH Desak PT Indojaya Bayar Ganti Rugi

Acara itu mengangkat tema Penguatan Pelayanan Kesehatan Daar yang Bermutu, Terjangkau, dan Berkeadilan melalui pendekatan jaminan sosial bidang kesehatan.

JK menilai, peran perawat cukup vital terkait pelayanan kesehatanSelain itu, mereka berjumlah 60 persen dari total tenaga kesehatan yang ada di Indonesia

BACA JUGA: RS Omni Internasional Mengaku Diancam

Kendati demikian, JK menegaskan kendati RUU Keperawatan dan RUU Kebidanan belum rampung, tidak berarti masalah kesehatan tidak diperhatikan.

"Memang lebih baik jika ada UUPada intinya, pemerintah punya taggung jawab memberi layanan kesehatan dasar pada warganya

BACA JUGA: DPR : Tangkap Dokter yang Tangani Prita

Dengan menerbitkan UU Keperawatan atau UU Kebidanan, akan mendukung pelayanan ituUU ini juga  bisa memperjelas antara hak dan kewajiban sehingga tercipta pelayanan yang sepenuh hati," tandas JK.

Hanya saja, JK mengingatkan agar demonstrasi perawat menuntut RUU Keperawatan disahkan tidakl berujung pada pemogokanSoalnya, bisa menelantarkan layanan kesehatan yang menjadi hak masyarakat.

Kembalikan Kepercayaan

Dalam kesempatan itu JK juga mengatakan bahwa saat ini dunia medis nasional cenderung belum sepenuhnya mendapat kepercayaan masyarakatHal ini tergambar pada jumlah masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri daripada di dalam negeri"Kita kehilangan kepercayaan layananIni yang harus dikembalikan," pintanya.

Perbandingan jumlah dokter spesialis Indonesia dengan jumlah masyarakat diakui JK masih senjangPadahal, soal kualitas, JK yakin dokter kita tidak kalah pintar dengan dokter luar negeri.

Menyikapi ini, JK menilai pemerintah ke depan harus meningkatkan anggaran investasi manusia di bidang kedokteran"Dari Rp500 Miliar tiap tahun harus bisa naik menjadi Rp1 triliunItu akan digunakan untuk menyekolahkan dokter spesialis sebanyak-banyaknya," tegas JK lagi.

Acara ini menghadirkan panelis DrZaenal Abidin (PBIDI) Darodjatun Sanusi, MBA, Apt (ISFI), DrgZaura Anggraini, MDS (PDGI), ProfAchiryani SHamid, DNSc (PPNI), serta DREmi Nurjasmi, MKes (IBI)(ysd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Hadi Djamal Mengaku Dijebak Pemerintah