jpnn.com, LAMPUNG - Presiden Joko Widodo menyerahkan 1.300 sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah, di Gedung Lapangan Tenis Pemda setempat saat kunjungan kerja pada Jumat (23/11).
Presiden yang akrab disapa dengan panggilan Jokowi menyebutkan, banyaknya sengketa lahan di masyarakat memacu pemerintah mempercepat penerbitan sertifikat untuk rakyat.
BACA JUGA: Berita Terbaru Tes CPNS 2018, Begini Komentar Pengamat
"Setiap saya ke daerah, baik itu ke kampung, baik itu ke desa, keluhannya adalah sengketa lahan. Itu tidak hanya di Provinsi Lampung, di seluruh provinsi. Di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan Papua semuanya yang namanya sengketa lahan itu ada di mana-mana," katanya.
Di Lampung Tengah, pemerintah menargetkan hingga akhir tahun ini menerbitkan hingga kurang lebih 30.000 sertifikat. Adapun secara keseluruhan, sebanyak 264.000 sertifikat akan diterbitkan untuk masyarakat Provinsi Lampung pada tahun ini.
BACA JUGA: Dahnil Diperiksa Karena Tanda Tangan LPJ Dana Apel
Menurut Presiden, kepemilikan sertifikat atas tanah yang masyarakat miliki merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat tak perlu lagi khawatir akan status tanah yang mereka miliki karena dapat dibuktikan dengan sertifikat.
Dia juga mengingatkan kepada penerima sertifikat agar bersikap bijak apabila ingin menjadikan sertifikat sebagai agunan di bank. Dia berharap agar masyarakat memanfaatkannya untuk hal yang produktif seperti investasi maupun modal usaha.
BACA JUGA: TNI / Polri Boleh Isi Jabatan Administratif dan Fungsional
"Gunakan semuanya (pinjaman) untuk modal kerja, modal usaha, dan investasi. Kalau dapat untung ditabung. Begitu terkumpul mau beli mobil yang bagus, truk, atau bus silakan. Tapi dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman," harapnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hingga November 2018, KKP Tangani 134 Kasus Illegal Fishing
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam