jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo tak hanya menekankan pentingnya edukasi pada masyarakat, tapi juga menitikberatkan kehadiran negara.
Hal itu dia sampaikan saat rapat membahas perlindungan konsumen di kantor kepresidenan, Selasa (21/3).
BACA JUGA: Inilah Kesaksian Adik Ipar Jokowi di Kasus Suap Pajak
"Perlindungan konsumen ini sangat terkait dengan kehadiran negara untuk melindungi konsumen secara efektif," kata Jokowi saat rapat bersama menterinya.
Bukti kehadiran negera, katanya, bisa dilihat dari keterlibatan pemerintah memastikan terpenuhinya standar berbagai produk yang diedarkan produsen kepada masyarakat.
BACA JUGA: Bersaksi di Sidang Suap, Adik Ipar Jokowi Mengaku Lupa
Pemerintah juga hadir melakukan pengawasan dan penegakkan hukum secara efektif terhadap berbagai kasus yang merugikan konsumen.
Namun, Jokowi melihat masih ada persoalan dalam praktik di lapangan. Terutama mengenai kepatuhan produsen terhadap Standar Nasional Indonesia (SNI).
BACA JUGA: DPR Mulai Bahas Surat Presiden
"Saya mencatat data yang menunjukkan tingkat kepatuhan produsen terhadap kesesuaian standar produk dengan SNI ternyata masih rendah, karena hanya 42 persen barang yang beredar di pasaran sekarang ini sesuai dengan SNI. Ini artinya ada yang keliru ada yang harus diperbaiki," tegas Jokowi.
Karena itu, dia meminta kepada lembaga perlindungan konsumen untuk bekerja lebih keras. Sehingga, kehadiran negara betul-betul bisa dirasakan di tengah-tengah masyarakat.
"Karena dari data yang saya terima hanya 22,2 persen yang mengenal dan mengetahui fungsi lembaga perlindungan konsumen," tandas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Gelar Rapim untuk Bahas Surat Jokowi soal UU MD3
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam