jpnn.com - JAKARTA- Presiden Joko Widodo meminta semua kepala daerah berkoordinasi dengan Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan jika mendapat masalah di wilayah masing-masing. Terutama, jika ada kriminalisasi oleh aparat penegak hukum di daerah.
"Saya minta Pak Menkopolhukam berikan nomor teleponnya biar semuanya nyatet, agar tadi yang disampaikan kalau ada pertanyaan bisa. Kalau ada hal-hal berkaitan aparat hukum di provinsi," ujar pria yang akrab disapa Jokowi itu saat rapat kerja pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).
BACA JUGA: Plh Wali Kota Bisa Ajukan Usulan Pemberhentian Calon Kada Berstatus Anggota Dewan
Ia juga meminta para kepala daerah untuk berkoordinasi dengan mantan Kepala Staf Presiden itu jelang pilkada serentak, 9 Desember mendatang. Terutama jika ada hal-hal yang menyangkut gangguan keamanan.
"Diinformasikan pada menkopolhukam secepat-cepatnya sehingga potensi yang kecil itu bisa dihilangkan dan dipadamkan. Jangan sampai sudah ada apinya, apalagi sudah kebakaran baru carikan pemadamnya, terlambat," tegas Jokowi.
BACA JUGA: Lewat Cara Ini Jokowi-JK Dorong BUMN
Sebelumnya, memang Luhut sudah membentuk tim untuk mengawal kerja pemerintah daerah. Terutama untuk mencegah adanya kriminalisasi pada kepala daerah oleh penegak hukum. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Ini Tantangan Terberat Jalankan Konsep Desa Membangun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menurut F-PKB, Posisi Nelayan dan Petambak Garam Masih Lemah
Redaktur : Tim Redaksi