jpnn.com - JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo memang seyogyanya tidak membagi-bagi jatah menteri. Meski begitu, Jokowi harus bisa merangkul politisi dari Koalisi Merah Putih (KMP).
"Minimal ada beberapa partai yang ditarik dari KMP sehingga akhirnya Koalisi Indonesia Hebat bisa mayoritas di DPR," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Ardian Sopa kepada RMOL (Grup JPNN), Minggu (5/10).
BACA JUGA: KMP Beri Kuasa untuk Demokrat Pimpin MPR
Ardian berpandangan, Jokowi terancam menjadi lame duck president atau pemerintahan yang lumpuh karena parlemen dikuasai pihak lain, jika hal itu tidak dilakukannya.
Untuk itulah, Jokowi, lanjut dia, perlu menunjuk operator politik handal yang menjadi komando untuk lobi-lobi KIH.
BACA JUGA: Konsistensi SBY Diuji saat Pembahasan Perppu
"KMP bukan tembok baja yang sulit ditembus, tetapi perlu orang yang khusus untuk melakukan itu," jelasnya.
Ketiadaan komando di KIH, jelas dia, justru membuat elemen dari KMP yang mendekat tidak tahu arah. Keadaan ini praktis membuat KMP kian terlihat solid.
BACA JUGA: Politisi Gerindra Ingatkan DPR tak Langsung Tolak Perppu Pilkada
Kemarin (4/10), Jokowi dalam kunjungannya di Boyolali, Jawa Tengah, menepis spekulasi yang berkembang bahwa dirinya masih akan membuka pintu koalisi terhadap parpol-parpol dari KMP.
"Tidak ada itu jatah-jatahan menteri untuk Koalisi Merah Putih. Siapa yang bilang ada jatah menteri?" cetus Jokowi menjawab wartawan. (wid)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemda Diminta Bentuk Auditor Kepegawaian
Redaktur : Tim Redaksi