jpnn.com, JAKARTA - Presiden Jokowi menegur Menteri ESDM Ignatius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil.
Jonan dan Rini ditegur terkait impor migas yang dinilai Presiden Jokowi masih terlalu tinggi. Sementara, teguran kepada Siti Nurbaya dan Sofyan Djalil disampaikan terkait proses perizinan bagi investor.
BACA JUGA: Rencana Menteri Yasonna soal Amnesti buat Baiq Nuril
Teguran kepada empat menteri itu disampaikan Presiden Jokowi secara terbuka saat membuka sidang kabinet di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7).
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate mengatakan, apa yang dilakukan Jokowi di sidang kabinet tersebut sebagai upaya melakukan koordinasi kembali dan menggerakkan kabinetnya setelah proses pemilihan umum yang panjang dan berdampak pada perekonomian.
BACA JUGA: Komnas Perempuan: Isu Pemberian Amnesti untuk Baiq Nuril Disorot Internasional
BACA JUGA: Demi Kepentingan Demokrat, Dorong Pakde Karwo jadi Menteri, Jangan AHY
“Jadi, untuk memastikan bahwa kabinet, anggota kabinet terkait seperti Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta kementerian lain untuk melakukan koordinasi agar perekonomian kita segera bergerak kembali setelah tekanan-tekanan selama masa kampanye,” kata Johnny di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).
BACA JUGA: Tunggu Sinyal Presiden Jokowi, Jaksa Agung Ogah Buru-buru Jebloskan Baiq Nuril ke Bui
Anggota Komisi XI DPR dari Partai NasDem itu mengatakan Indonesia juga menghadapi situasi perekonomian dunia yang tidak ideal. Karena itu, ujar Johnny, dibutuhkan dukungan perekonomian dari dalam negeri yang kuat.
“Kami mendukung sekali sikap Pak Presiden, dan para menteri memahami betul. Karena apa, untuk mengakhiri pemerintahan yang baik dan mengawali pemerintahan berikutnya,” ujarnya.
BACa JUGA: Ahmad Muzani: Menjadi Oposisi Sudah Kami Alami 10 Tahun
Menurut Johnny, Indonesia mengalami tekanan defisit neraca perdagangan sehingga membutuhkan dorongan ekspor yang lebih kuat. Indonesia juga membutuhkan stabilitas politik dalam negeri yang jauh lebih baik. Hal itu untuk memastikan perekonomian baik. “Kami sepakat dengan putusan presiden itu,” kata Johnny. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Minta Menterinya Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen
Redaktur & Reporter : Boy