jpnn.com, MEDAN - Kabar mengejutkan datang dari Partai Demokrat Sumatera Utara. Jopinus Ramli (JR) Saragih diberhentikan sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara.
JR Saragih dicopot dari jabatannya setelah statusnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara atas dugaan pemalsuan legalisasi ijazah SMA dan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Sopan Andrianto.
BACA JUGA: JR Saragih Tetap TMS, PKPI Menunggu, PKB Jalan Terus
Pencopotan JR Saragih dibenarkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan saat memberikan keterangan di Bandara Kuala Namu Internasional (KNIA), Rabu (21/3/2018).
Hinca mengatakan, saat ini DPP Partai Demokrat sudah mengeluarkan kebijakan untuk mengambil alih sementara kepemimpinan JR Saragih selaku Ketua DPD Demokrat Sumut.
BACA JUGA: Direktur Eksekutif PD Sumut Diperiksa Soal Kasus JR Saragih
Hal ini agar roda organisasi tetap berjalan dengan baik dan di sisi lain JR Saragih juga fokus dalam menyelesaikan proses hukum.
“Dalam rangka memberi kesempatan seluas-luasnya kepada JR untuk menyelesaikan proses hukumnya. Selain itu, memastikan roda organisasi berjalan maka mulai hari ini DPD Demokrat diambil alih Heri Zulknarnain. Selanjutnya, mengembalikan kepada JR setelah masalah hukum selesai,” ungkapnya.
BACA JUGA: Terima SPDP Kasus JR Saragih, Kejatisu Bentuk Tim Jaksa
Pun begitu, Hinca memastikan Partai Demokrat akan sepenuhnya mengawal proses perjalanan kasus hukum yang sedang dijalani JR Saragih.
“DPP Demokrat memback up penuh upaya hukum yang dilakukan JR Saragih yang hari ini memasuki masa putusan di PTTUN. Informasinya akan diputuskan pada 27 Maret,” tuturnya.
Hinca mengaku, mereka juga terus memantau perkembangan kasus yang berjalan di Sentra Gakkumdu Sumut, dimana JR Saragih menjadi tersangka dugaan penggunaan dokumen palsu.
“Kita juga memantau perkembangan di Sentra Gakkumdu,” ucapnya.(fir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apapun Putusan PTTUN, JR Saragih Diminta Bersikap Legawa
Redaktur & Reporter : Budi