jpnn.com - JAKARTA - Niat Menteri BUMN Rini Soemarno menjual kantor BUMN di Jalan Merdeka Selatan direspon dari DPR. Selain harus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola aset negara, Rini harus juga punya alasan yang jelas.
Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan dulunya kantor Kementerian BUMN merupakan milik Garuda Indoensia yang sudah dibeli. Alasan pembelian itu karena di ring I tidak boleh ada gedung milik swasta.
BACA JUGA: Politikus Gerindra: Keputusan Menkum HAM Soal Golkar Sesuai UU
"Meneg BUMN tidak bisa menjualnya begitu saja. Harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Penghematan dan space kosong tidak bisa dijadikan alasan," kata Misbakhun saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/12).
Menurutnya kalau yang menjadi alasan Rini adalah banyaknya space kosong, maka itu bisa dimanfaatkan oleh BUMN atau lembaga negara lain yang kekurangan ruang kerja.
BACA JUGA: Anak Buah SBY Minta Pemerintah Sigap Antisipasi Bencana
Sedangkan opsi rencana Rini menjual gedung dengan 24 lantai tersebut ke Pemda DKI Jakarta juga dianggap bukan solusi. Apalagi dengan niat untuk mendapat uang cash dari APBD DKI.
"Apakah rencana tersebut membuat pemerintah pusat mendapatkan uang cash dari APBD DKI? How can? Kas Pemda dengan Kas Negara Pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan. Karena sistem pemerintahan kita adalah pusat-daerah," tandasnya.
BACA JUGA: KPK Periksa Presiden Direktur PT Pertamina EP
Sebelumnya Rini melontarkan niat ingin menjual kantor Kemeneg BUMN dengan tujuan efisiensi karena operasional gedung yang besar. Sementara Rini bersama 240 pegawainya bisa menumpang di kantor BUMN lain yang memiliki kelebihan ruang kerja. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Agung Bantah Tarik Jaksa di KPK
Redaktur : Tim Redaksi