!-- @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } -->JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa perusahaan pemegang kontrak pertambangan migas sering menjual belikan ladang migas untuk menutup biaya ekspolirasi.
jpnn.com - Staf ahli BPK bidang migas Aep Saefudin menyatakan, perusahaan pemegang kontrak kerjasama untuk jangka waktu 30 tahun akan menggunakan sepuluh tahun pertama dalam jangka waktu kontrak karya untuk eksplorasi "Sisanya, yang 20 tahun untuk produksi," ujar Aep dalam diskusi di pressroom DPR RI, Jakarta, Kamis (28/8).
Menurut Aep, dalam kurun waktu 10 tahun pertama itulah terjadi penjualan ladang migas ke pihak lain meskipun belum tentu di ladang tersebut terdapat kandungan migas, "Bisa jadi selama 10 tahun ditemukan sumur migas, tetapi bisa jadi tidak ditemukanJika migas belum ditemukan, ada beberapa kasus yang mengindikasikan penyimpangan karena terjadi jual-menjual sumur," papar Aep.
Dari sudit yang dilakukan BPK, lanjut Aep, terungkap bahwa jual-menjual sumur ataupun ladang migas itu untuk menutup investasi yang telah dikeluarkan pada tahap 10 tahun pertama
BACA JUGA: Saleh Djasit Pikir-pikir
"Nha selain membebankan kepada pembeli baru, ada perusahaan yang mengklaim cost recovery (padaal belum melakukan produksi)," ulasnya.Parahnya, sambung Aep, dalam semua kontrak karya pertambangan, semua biaya eksplorasi dibebankan kepada kontraktor
BACA JUGA: Pipanisasi Migas Sarat Mark Up
BACA JUGA: Agung : BK Periksa Anggota DPR Bermasalah
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2009, Mitan Turun 49 Persen
Redaktur : Tim Redaksi