jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said mengungkapkan, jumlah honorer yang makin membengkak, salah satunya dipicu oleh janji-janji politik saat pemilihan kepala daerah (kada).
Mestinya sejak Januari 2006 tidak adalagi rekrutmen honorer tapi kada terpilih tetap mengangkat honorer.
BACA JUGA: Baleg DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Dulu Honorer K1-K2
"Pengangkatan honorer ini selalu jadi alat kampanye bupati. Mereka janjikan, kalau terpilih akan di-PNS-kan. Caranya dijadikan honorer dulu baru diusulkan jadi CPNS," kata Lukman kepada JPNN, Kamis (15/2).
Iming-iming model ini dilakukan sejak pilkada langsung diterapkan 2005 silam. Di pusat, lanjut Lukman, mungkin janji itu tidak menarik. Namun di daerah, hal tersebut sangat dinantikan masyarakat. Ibaratnya ada gula, banyak semutnya.
BACA JUGA: PGRI Minta Syarat Usia Guru Honorer jadi CPNS 35-45 Tahun
Ulah kada inilah yang membuat jumlah honorer di atas 2005 membengkak. Ironisnya, semuanya menuntut jadi CPNS sesuai janji si calon saat kampanye Pilkada.
"Begitu sudah jadi bupati, kasih alasan pengangkatan CPNS tunggu regulasi. Sedangkan bupati yang tidak terpilih lagi lepas tangan. Jangan heran masalah enggak tuntas," terangnya.
BACA JUGA: PGRI Desak Pemerintah Perhatikan Guru Honorer
Dia menyarankan calon kepala daerah agar berhenti menjadikan honorer sebagai alat kampanye. Ini agar tidak adalagi honorer baru yang menuntut jadi CPNS kecuali lewat jalur umum. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Honorer K2 Kerja di Atas Januari 2005 tak Diangkat jadi CPNS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad