Jumlah PTS Nakal Capai 465

JAKARTA -- Sekretaris Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Suyatno meminta Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) untuk tegas memberikan hukuman kepada perguruan tinggi swasta (PTS) yang nakalDisebut nakal jika kerap menyalahi aturan.

“Misalnya, tidak rutin memberikan laporan sesuai aturan, menyelenggarakan kuliah asal-asalan, bahkan banyak program studi (prodi) di kampus tersebut yang tidak terakreditasi,” ungkap Suyatno ketika ditemui di kampus UHAMKA, Jakarta, Jumat (1/7).

Sebaliknya, PTS yang berprestasi dan tertib aturan sebaiknya juga diberikan reward

BACA JUGA: Khawatir Tiga Bidang Ilmu Pendidikan Punah

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada perhatian pemerintah untuk melihat masalah ini“Reward yang diberikan itu mungkin bisa berupa penghargaan ataupun dana bantuan

BACA JUGA: PTS Minta Disetarakan dengan PTN

Kalau punishmentnya sendiri, mungkin bisa berupa larangan mengikuti program pemerintah tertentu, ataupun mengikuti kompetisiTeman-teman PTS itu kan juga sadar bahwa mengelola PTS dengan cara seperti itu akan sangat baik dampaknya,” imbuhnya.

Rektor UHAMKA ini menyebtukan, ada sebanyak lebih kurang 10 – 15 persen PTS dari jumlah PTS yang mencapai 3100 kampus yang bertindak nakal menyalahi aturan

BACA JUGA: PGRI Diistimewakan, Kemdiknas Dituding Diskriminatif

Artinya, angkanya pada kisaran 310 hingga 465 PTS.  “Kalau pemerintah mau menghukum ada PT yang melanggar aturan-aturan semacam itu, maka kami pun juga bersedia untuk menertikanMeskipun menutup itu bukan wewenang kami,” tukasnya.

Suyatno menambahkan, jika PTS bertindak nakal maka punya peluang ditutupMisalnya, ada PTS yang tidak bisa menaikkan akreditasinya ataupun jumlah mahasiswanya kurang dari ketentuan yang berlaku, maka otomatis tidak akan dikeluarkan izinnyaBahkan, lanjut Suyatno,  di tahun 2012 seluruh perguruan tinggi yang tidak terakreditasi tidak boleh mengeluarkan ijazah

“Kalau masyarakat tahu, tidak mungkin mendaftarkan anaknya di sanaOtomatis akan tutup dengan sendirinyaKita ini kan hanya mengikuti sistem yang ada,” ujar SuyatnoAPTISI juga diminta untuk dapat  memberikan advokasi pada PTS yang masih nakal dan kurang sehat tersebut(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sentralisasi Guru Terganjal Kebijakan Otda