Jusuf Kalla Dinilai Keterlaluan

JAKARTA- Dua pentolan Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, kembali berpolemikHanya, kali ini, suasananya terasa jauh lebih panas

BACA JUGA: Ultah Ke-62, HMI Gelar Orasi 62 Jam Nonstop

Pangkal persoalannya bermula dari pernyataan Jusuf Kalla (JK) di sela-sela lawatannya sebagai Wapres ke Den Haag, Belanda, Senin lalu.
 
Seperti diberitakan sebelumnya, ketua umum Partai Golkar itu membeberkan alasannya menutup pintu konvensiMenurut JK, Golkar menempuh mekanisme konvensi dalam menghadapi Pilpres 2004 karena ketua umum Golkar ketika itu, yakni Akbar Tandjung, tengah terbelit masalah hukum.
 
Pernyataan Jusuf Kalla itu menyebabkan Akbar Tandjung sakit hati

BACA JUGA: Golkar, Partai Paling Diincar untuk Koalisi

"Apa tidak ada argumentasi lain (untuk menolak konvensi, Red)Keterlaluan sekali," kata Akbar kepada Jawa Pos sebelum membuka acara Orasi Kebangsaan Nonstop 62 Jam di Kantor PB HMI, Jalan Diponegoro, Selasa (10/2).
 
Ketua DPR periode 1999?2004 itu memang pernah tersangkut perkara korupsi dana nonbujeter Bulog Rp 40 miliar

BACA JUGA: Pengamanan Pencetakan Suara Diperketat

Tapi, putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 12 Februari 2004 membebaskan Akbar Tandjung.
 
Dia menegaskan, keputusan menggelar konvensi merupakan inovasi politik guna membuktikan kepada publik bahwa Partai Golkar sudah berubah dan betul-betul mendukung reformasiKarena itu, tanpa ragu-ragu, kata Akbar, diperkenalkan sistem rekrutmen capres dari Golkar secara demokratis dan terbuka dengan melibatkan seluruh jajaran partai, mulai level daerah sampai pusat.
 
"Konvensi itu tidak ada kaitannya dengan masalah hukum sayaSaya tidak suka dikait-kaitkan begituMasalah hukum saya kan sudah selesaiMA memutuskan saya bebasMenjadi kewajiban semua pihak untuk memulihkan nama baik sayaKurang pantas Pak JK sekarang mengait-kaitkannya," tutur Akbar.
 
Akbar meyakini, bila mekanisme konvensi tidak diambil, citra Partai Golkar justru akan semakin terpurukSetelah reformasi bergulir, ungkapnya, Partai Golkar yang distigma sebagai bagian tak terpisahkan dari rezim Orde Baru menerima banyak tekanan, intimidasi, dan hujan hujatan"Sampai-sampai hampir terjadi demoralisasi," katanya.
 
Menurut Akbar, bila memang tidak menyukai mekanisme konvensi, Jusuf Kalla seharusnya menawarkan alternatif pola rekrutmen lain yang juga demokratis dan bersifat terbukaTentu saja, dengan tidak melupakan fakta bahwa Golkar sebagai parpol besar dan pemenang pemiluDengan demikian, (Golkar) pantas mengusung capres sendiri.
 
"Pendapat Pak JK tidak menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang arif dan bijaksanaItu kekerdilan dia sebagai pemimpin," sindirnya(pri)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK Siapkan Surat Edaran Untuk Jaring Capres