jpnn.com - jpnn.com - Pemkot Surabaya kini boleh memberikan bantuan langsung ke siswa SMA/SMK tak mampu.
Kepastian itu didapat setelah mereka berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Lebih dari 6 Ribu Pelajar Tak Bisa Bayar SPP
Namun, pemkot masih berharap provinsi ikut membantu pembiayaan siswa miskin.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Hendro Gunawan menerangkan, secara aturan pemerintah daerah boleh menganggarkan bantuan ke siswa.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Kumpulkan Data Siswa Tak Mampu
Namun, pihaknya masih perlu mengomunikasikan masalah itu ke provinsi. Sebab, kewenangan SMA/SMK sudah beralih ke provinsi per 1 Januari 2017.
''Prisnsipnya, kami bisa membantu. Tapi, perlu pembicaraan dengan yang punya kewenangan,'' jelas Hendro saat ditemui di Balai Kota Surabaya.
BACA JUGA: Duh..Ribuan Siswa Belum Bayar SPP
Pemkot berharap provinsi membantu siswa Surabaya yang tidak mampu.
Setelah diketahui kemampuan provinsi untuk membantu, barulah pemkot menganggarkan sisanya.
Kemarin pemkot mengumpulkan data jumlah siswa SMA/SMK yang tidak mampu ke provinsi.
Terdapat 11.038 wali murid yang menyatakan tidak mampu membayar biaya sekolah.
Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya Imam Siswandi menerangkan, jumlah siswa terus bertambah setiap hari.
Awalnya terdapat 6.014 yang divalidasi. Jumlah tersebut sempat bertambah menjadi 10.712 siswa.
''Bertambah lagi jadi 11.038 siswa. Data yang ini saya serahkan Sekda sebelum dikirim ke provinsi,'' terang Imam saat ditemui di kantornya.
Imam menambahkan, masih ada wali murid yang bersurat ke Wali Kota Tri Rismaharini.
Padahal, lurah sudah diinstruksi untuk mendata seluruh warganya. Selain itu, ada warga yang datang langsung ke kantornya.
Mereka tidak terdata saat lurah terjun untuk mencari siapa saja yang membutuhkan bantuan.
"Tambahan data susulan, nanti kita tangani tersendiri,'' jelasnya.
Pemkot sudah menghitung estimasi anggaran untuk 12 persen hingga 15 persen dari total jumlah siswa SMA/SMK.
Setidaknya pemkot harus menyediakan Rp 33,2 miliar setiap tahun.
"Kita estimasikan besar. Mending kebanyakan daripada kurang," jelasnya.
Jumlah bantuan tersebut tidak jadi masalah bagi pemkot.
Sebab, pada APBD 2017, pemkot telah menganggarkan Rp 180 miliar bantuan operasional pendidikan daerah (bopda).
Anggaran tersebut nanti dialihkan melalui tahapan mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK).
Bantuan keuangan langsung tersebut tidak dianggarkan melalui dinas pendidikan ataupun dinas sosial. Melainkan, melalui badan pengelolaan keuangan dan pajak daerah.
Selain itu, pemkot masih mencarikan anggaran nonbudgeter. Salah satunya berasal dari Rumah Amal Korpri (RAK).
Selama ini pegawai pemkot menyisihkan gajinya di RAK. Setiap bulan didapat dana hingga Rp 50 juta.
Uang itu digunakan untuk puluhan siswa, anak pegawai honorer pemkot.
Jumlah iuran RAK bisa bertambah setelah ada anjuran untuk membantu siswa SMA/SMK di Surabaya.
"Nanti lebih digencarkan lagi. Lumayan bisa melapisi beban APBD," terang mantan camat Kenjeran tersebut.
Pemkot juga mencarikan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan bagi siswa tak mampu.
Selama ini pemkot sudah menyalurkan dana CSR ke siswa. Namun, hanya untuk mahasiswa.
Penggunaan dana CRS dianggap lebih simpel dan tidak terbelit birokrasi.
"Pertanggungjawabannya nanti hanya ke pihak pemberi CSR. Lebih luwes," kata pria yang pernah menjabat Kabag Pemerintahan Pemkot Surabaya tersebut.(sal/puj/c7/dos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkot Siap Beri Bantuan untuk SMA/SMK Jika Diizinkan
Redaktur & Reporter : Natalia