jpnn.com - jpnn.com - Pemkot Surabaya sedang mendata siswa SMA/SMK yang tidak mampu membayar SPP melalui kelurahan.
Langkah itu dilakukan karena banyak wali murid yang tidak membayar SPP anaknya.
BACA JUGA: Pemkot Surabaya Kumpulkan Data Siswa Tak Mampu
Sejak kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi, biaya SPP SMA/SMK memang tidak gratis lagi.
Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Surabaya Imam Siswandi menerangkan, saat ini terdapat 6.047 siswa tidak mampu.
BACA JUGA: Duh..Ribuan Siswa Belum Bayar SPP
Setelah dicek ulang, data itu ternyata belum valid. Setidaknya ada tujuh nama yang dianggap mampu setelah dicek secara acak.
Karena itu, dia memerintah lurah untuk mendata ulang. ''Saat disurvei, kalau ternyata mereka menyatakan mampu, ya kita coret,'' tuturnya.
BACA JUGA: Pemkot Siap Beri Bantuan untuk SMA/SMK Jika Diizinkan
Selain itu, pemkot mendata ulang siswa tidak mampu yang belum terdaftar.
Penilaian keluarga miskin dilangsungkan berdasar tampilan fisik rumah dan pendapatan keluarga.
Siswa dari keluarga tidak mampu yang mendaftar dari jalur mitra warga tidak perlu disurvei lagi.
Data dari kelurahan nantinya dikumpulkan ke Kabag kesra. ''Data itu lalu kami kumpulkan ke Pemprov Jatim,'' kata Imam.
Jumlah data valid yang baru diperkirakan bisa diketahui hari ini (7/2).
Namun, beberapa kelurahan mulai mengumpulkan data terbaru kemarin. Jumlahnya diprediksi mencapai lebih dari 6 ribu.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya Hendro Gunawan juga mengirim tim anggaran ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam tim tersebut terdapat Kabag Hukum Pemkot Surabaya Ira Tursilowati dan Asisten III Pemkot Surabaya Hidayat Syah.
''Kami inginnya bantuan langsung. Tapi, kami konsultasikan dulu agar tidak menyalahi aturan,'' tutur Hendro.
Setelah melihat banyaknya wali murid yang tidak mampu membayar, pemkot memutuskan memberikan bantuan keuangan.
Langkah itu belum muncul saat penyusunan APBD 2017. Anggaran bantuan untuk siswa miskin tidak masuk APBD.
''Intinya, sekarang yang belum mampu kami selamatkan dulu,'' papar mantan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya tersebut.
Karena tidak dianggarkan, pemkot bakal mengambil kebijakan mendahului perubahan anggaran keuangan (MPAK).
Kini pemkot memiliki anggaran bantuan operasional pendidikan daerah (bopda) Rp 180 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai 122.676 siswa SMA/SMK.
Namun, anggaran tersebut tidak bisa dicairkan karena Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengabulkan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang Peralihan SMA/SMK.
Pihak sekolah kini mulai memutar otak agar biaya operasional bisa tercukupi.
Sebab, masih banyak siswanya yang belum membayar SPP. Salah satunya di SMAN 16 Surabaya.
''Saat ini baru 50 persen siswa yang membayar,'' ujar Kepala SMAN 16 Surabaya Hari Sutanto.
Padahal, dari total 1.143 siswa di sekolah itu, 57 di antaranya masuk kategori mitra warga. Pihak sekolah memberikan formulir khusus buat mereka.
Isinya memuat keterangan kemampuan orang tua siswa untuk membayar SPP.
Hari menuturkan, pihak sekolah tidak memaksakan pembayaran penuh bagi siswa tidak mampu. Mereka boleh membayar semampunya.
Namun, jika tidak sanggup membayar, siswa tersebut bisa digratiskan.
Kini baru ada enam siswa yang mengumpulkan formulir dan menyatakan tidak bisa membayar SPP.
Meski dana SPP belum 100 persen terkumpul, pihak sekolah tetap berusaha menjalankan operasional.
Pembayaran gaji GTT dan PTT menjadi perhatian utama. Kekurangan lainnya masih dicarikan sumber dana.
''Sementara mengandalkan dana koperasi,'' ungkapnya. (sal/ant/elo/c15/dos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Selamat Tinggal Pendidikan Gratis
Redaktur & Reporter : Natalia