jpnn.com - SOFIFI – Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan memberikan tunjangan tambahan kepada guru tingkat SMA dan SMK.
Kebijakan pemberian tunjangan ini direncanakan akan diberlakukan pada tahun 2017 mendatang seiring dengan pengalihan SMA/SMK dari kabupaten kota ke Provinsi.
BACA JUGA: Diambil Alih Provinsi, Jabatan Kepala SMA/SMK Bakal Dilelang
"Kami sudah komunikasikan dengan badan anggaran (Banggar) DPRD Malut. Hasil perhitungan Banggar, kebutuhan dalam satu tahun hanya berkisar Rp30 miliar. Itu artinya, kebijakan ini bisa jalankan," kata Kadikjar Malut Imran Jakub, Minggu (2/10).
Imran mengatakan, kebijakan ini diambil atas pertimbangan karena banyak guru yang belum masuk dalam sertifikasi, terutama guru yang berada di daerah pelosok.
BACA JUGA: Ditangkap Satpol PP, Eh Siswi Lagi Buka Baju
“Karena itu dengan kebijakan ini bisa membantu mereka,” ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, kebijakan ini juga sekaligus menepis isu yang sengaja dimainkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
BACA JUGA: Antusiasme Mahasiswi Asing Belajar Membatik
“Ada isu bahwa SMA dan SMK setelah diambil alih provinsi, mereka tidak lagi mendapat tunjangan profesi, isu itu tidak benar. Bahkan provinsi berencana akan memberikan tunjangan terhadap guru sebesar Rp500 ribu per orang," sebutnya.
Akademisi Univeristas Khairun Ternate Mukhtar Adam menilai kebijakan tersebut harus diarahkan juga untuk redistribusi guru.
"Pilihan yang tepat adalah guru-guru di daerah terpencil dan pulau-pulau, dengan indikator yang terukur sehingga bisa menarik guru-guru yang menumpuk di pusat pemerintahan untuk mau mengabdi di desa-desa terpencil," katanya.
Dia juga mengatakan, pemprov juga harus memberlakukan hal yang sama bagi guru honorer.
“Pemprov tidak punya cukup alasan untuk tidak membayar guru honorer. Saya pikir pak gubernur mantan guru pesantren yang paham dan merasakan penderitaan guru honorer. Karena itu jangan mengabaikan guru honorer," tuturnya.
Dikatakan, Pemprov Malut memiliki keuangan yang lebih untuk membayar guru honorer yang berada di SMA dan SMK, bahkan bila perlu menambah guru honerer di pelosok-pelosok yang masih sangat membutuhkan guru mata pelajaran.
“Saat ini Malut dari rasio guru pamata pelajaran belum cukup memenuhi kebutuhan. Bahkan di beberapa sekolah tidak tersedia guru matapelajaran, seperti Penjas, Ekonomi, Sosiologi, Kimia, Geografi. Karena itu pilihan yang baik adalah merekrut guru honorer mata pelajaran di setiap sekolah dengan mempertimbangkan guru per mata pelajaran," tutupnya. (udy/jfr/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SMA/SMK Diambil Alih Pemprov Berpotensi Picu Pungli dan Putus Sekolah
Redaktur : Tim Redaksi