BACA JUGA: Dibela Golkar, Bambang Soesatyo Tolak Minta Maaf
tersebut.Wasekjen DPP Partai Demokrat Ramadhan Pohan menyebut isi surat Mahfud soal pemberian yang ke Janedjri tersebut sangat mengagetkan
BACA JUGA: Aturan Pemakzulan Perlu Disempurnakan
Karena ini memang bukan main-main," kata Ramadhan di JakartaKarena itu, Ramadhan mendesak agar Dewan Kehormatan segera menyampaikan hasil rumusan atau keputusannya
BACA JUGA: Sidang Pembuktian Hasil Verifikasi Ulang 27 Mei
Menurut dia, ketegasan sikap Partai Demokrat dan SBY dalam kasus ini menjadi pertaruhan yang serius"Langkah cepat dari Dewan Kehormatan dan SBY ini pasti akan melegakan," kata Ramadhan.Kepastian sikap ini, imbuh dia, juga untuk mencegah terjadinya friksi yang lebih serius antar kader Partai Demokrat sendiri"Semakin ke sini, tendensi dari pernyataan kader-kader atau tokoh-tokoh partai sudah bukan perbedaan pendapat lagi, tapi peruncingan situasiStatement Bang Ruhut, misalnya, sudah sampai begituIni tidak nyaman," kata Ramadhan.
Sebelumnya, anggota Dewan Kehormatan EE Mangindaan menganjurkan Nazaruddin mundurPertimbangannya adalah pemberitaan kasus suap Sesmenpora yang terus membawa nama Nazaruddin telah memperburuk citra partai.
Imbauan Mangindaan itu, langsung "ditabrak" Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat Ruhut SitompulMenurut anggota tim investigasi kasus Nazaruddin itu, menghukum seseorang dengan menonaktifkan atau memberhentikan tanpa menunggu proses hukum adalah tindakan pihak yang tidak mengerti hukum.
Tapi, menurut Ramadhan, pernyataan EE Mangindaan itu hanya saran, bukan keputusan resmi Dewan Kehormatan"Silakan, mau diterima atau tidak," kata Ramadhan yang duduk di Komisi I DPR itu.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Demokrat Taufiq Effendi juga menyayangkan perkembangan yang terjadiDia berharap semua persoalan ini bisa segera dituntaskan"Saya mendorong ini segera diselesaikanJangan terus berlarut-larutSemakin cepat semakin baik," kata Taufiq Effendi.
Menurut dia, proses pengungkapan kasus suap Sesmenpora sepenuhnya domain KPKDalam konteks itu, tidak boleh ada intervensi dari siapapun"Jangan semua berpendapatBiarkan hukum yang membuktikan," ujar mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR itu.
Meski begitu, proses penegakan kode etik di internal Partai Demokrat harus terus berjalan"Kode etik ada bagiannyaJangan kita terpengaruh secara emosionalAda suara ini, suara itu," tegas Taufiq.
Secara terpisah, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai, apa yang berkembang dan dialamatkan kepada Nazaruddin saat ini masih berupa spekulasiBaik Dewan Kehormatan maupun Tim Investigasi Fraksi Partai Demokrat saat ini belum mendapatkan fakta hukum yang mengikat kepada Nazaruddin"Saat ini yang ada baru opini-opini, bukan fakta hukum," kata Mubarok.
Perbedaan pandangan yang terjadi di internal Demokrat, kata Mubarok, bukan merupakan bibit munculnya faksi-faksi perpecahanPernyataan jika Nazaruddin lebih baik mundur daripada muncul polemik, juga wajarKarena mekanisme DK di Demokrat memang memiliki opsi mundur atau dijatuhi sanksi bila bersalah"Kalau perpecahan, saya pikir kompetisi sudah berakhirSemua kini terakomodasi," tandasnya.
Ketua Tim Investigasi Benny K Harman menyatakan, perbedaan yang terjadi antara DK dengan tim investigasi wajar, karena rujukan yang berbedaDK adalah dewan hukum yang merujuk pada kode etikSedang tim investigasi yang dibentuk fraksi untuk memberikan pandangan, pendapat mengenai kasus Sesmenpora yang ditengarai menyebut kader PD"Kita ingin mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, bukan untuk memutuskan," kata Benny.
Karena asal namanya dan pembentukannya, maka hasil tim investigasi menurut Benny, digunakan untuk di dalam fraksiHasil tim investigasi bukan untuk dilaporkan ke Dewan Pembina"Karena ini timnya fraksi, bukan partai," ujarnya(fal/pri/bay/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto Terinspirasi Briptu Norman
Redaktur : Tim Redaksi