jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus mengatakan, sudah menjadi tradisi bahwa setiap kongres PDIP selalu saja ada kader-kader terbaik, berkualitas dan kritis baik secara ke dalam maupun ke luar, selalu menjadi korban.
"Hanya kader dengan kualitas loyal buta yang awet di PDIP. Tak heran kalau Maruarar Sirait, Pramono Anung, Rieke Pitaloka, Eva Kusuma Sundari, terdepak dari posisi DPP PDIP diganti para kader yang diduga bermasalah secara hukum," kata Petrus, Minggu (12/4).
BACA JUGA: Menteri Marwan Rancang Transmigrasi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
TPDI memperkirakan, dengan susunan personalia DPP PDIP yang ada sekarang, apabila KPK, kejaksaan dan kepolisian konsisten melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan korupsi di partai itu, maka akan banyak pimpinan DPP PDIP yang tersangkut kasus.
Kasus yang terbaru dan memalukan, lanjut Petrus, terjadi di arena Kongres IV PDIP di Sanur, Bali. Seorang kadernya dibekuk KPK saat menghadiri kongres.
BACA JUGA: BNP2TKI Akan Paksa PPTKIS Terbuka soal Kontrak Kerja
"Ini peringatan awal untuk PDIP agar hati-hati, terutama cermat memilih dan mengisi posisi penting di DPP PDIP," tegasnya.
Lebih jauh dia katakan, TPDI memiliki data soal figur-figur di PDIP yang berpotensi bermasalah. Ada yang sudah menjadi tersangka, ada yang baru menjadi saksi, tetapi namanya disebut-sebut sudah terlibat.
BACA JUGA: Empat Wajah Lama tak Masuk DPP, PDIP tak Runtuh
"Ada yang namanya baru disebut terlibat kasus BLBI. Maka bisa diprediksi dalam satu tahun ke depan, PDIP akan terjadi kekosongan pimpinan, karena mayoritas akan sibuk menghadapi proses hukum, mulai dari Megawati Soekarnoputri, Trimedya Panjaitan, Olly Dondo Kambey, Bambang DH, dan Idham Samawi. Apalagi kalau sampai ada yang ditahan, kemudian dijadikan tersangka, maka KLB (Kongres Luar Biasa) harus menjadi opsi untuk menyelamatkan partai," ujarnya.
Padahal, orang seperti Rieke Pitaloka, Eva Kusuma Sundari, Pramono Anung, dan Maruarar Sirait, kata Petrus, meskipun kritis tetapi mereka adalah orang-orang yang namanya tidak pernah tersangkut kasus korupsi atau kasus pidana lainnya.
"Sekarang PDIP merasa diri berada dalam kekuasaan pemerintahan, maka yang perlu diwaspadai adalah kemungkinan intervensi terhadap penyidikan kasus yang sudah menjadikan Bambang DH dan Idham Samawi sebagai tersangka akan berujung ke SP3," jelasnya.
Hal lain yang dicermati oleh TPDI adalah potensi politisasi kasus oleh PDIP. Seperti pernyataan Hasto Kristiyanto bahwa semua kasus korupsi yang melibatkan kader PDIP adalah akibat politisasi hukum.
"Ini akan mengancam independensi KPK, kejaksaan dan kepolisian yang saat ini menyidik sejumlah kader PDIP yang terlibat," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Sosok Pembaharu Didepak, Ini Dampaknya Bagi PDIP
Redaktur : Tim Redaksi