jpnn.com - HANDOYO Sudrajat memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mundurnya pria kelahiran Magelang itu dari posisi Dirjen PAS memang mengejutkan.
Padahal, Handoyo tidak tiba-tiba mengundurkan diri. Ia sudah mengajukan surat pengunduran diri pada November 2014 lalu. Hanya saja, permohonan pengunduran dirinya baru disetujui Menkumham Yasonna Laoly pada 4 Mei lalu.
BACA JUGA: Saya Ingin Seperti Tentara Laki-laki
Handoyo diangkat sebagai Dirjen PAS setelah terpilih dalam seleksi terbuka menggantikan M. Sueb pada 4 November 2013. Sebelum menjadi Dirjen PAS, dia sempat berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Selama menjadi Dirjen Pas, Handoyo memiliki keinginan untuk membuat Badan Permasyarakatan Nasional. "Jadi kalau ada penyimpangan di permasyarakatan bukan menterinya yang dihantam," katanya.
BACA JUGA: Jangan Biarkan Kebebasan Terbelenggu
Sayangnya, keinginannya itu belum terwujud. Kini, dia justru pesimistis hal itu akan terealisasi. Mundur pun jadi pilihannya.
Berikut petikan wawancara dengan Handoyo saat ditemui di sela-sela sebuah acara peluncuran buku di Teater Kecil, TIM, Jakarta, Rabu (6/5).
BACA JUGA: Perempuan Harus Berani
Apa tantangan dalam membenahi lapas?
Ini jadi ceritanya yang sama lagi.
Konsep Anda soal Badan Permasyarakatan Nasional, apakah solusi efektif atau tidak?
Kalau itu kan bukan pendapat saya aja. Itu kan kalau dilihat kembali rekamannya di Polhukam. Deputi Kelembagaan Kemen PAN-RB (Rini Widyantini, red) mengatakan ini solusi efektif definitif jangka panjang. Dari deputi kelembagaan itu.
Mulainya dari mana, pembangunan infrastruktur dulu?
Tidak. Itu kan kelembagaan. Kalau barangnya itu saja. Tapi diberikan penguatan, peningkatan kelembagaannya. Jadi tidak harus membangun baru.
Itu termasuk bentuk reformasi?
Tidak. Hanya namanya dari Dirjen Permasyarakat jadi Badan Permasyarakatan Nasional.
Terpisah dari Kemenkumham?
Iya. Kenapa terpisah, ada jarak jadinya antara Kementerian Hukum dan HAM sebagai regulator yang membuat ketentuan-ketentuan dengan permasyarakatan sebagai pelaksana dari ketentuan itu. Jadi kalau ada penyimpangan di permasyarakatan bukan menterinya yang dihantam. Kalau sekarang kan selalu begitu, menterinya yang jadi sasaran.
Ini bukan isu baru?
Iya sudah belasan tahun tapi tidak pernah berhasil. Kemarin itu kan hasil audit BPK, hasil audit kelembagaan Kemen PAN-RB juga menyimpulkan seperti itu, kami hanya meninandaklanjuti apa yang dianggap perlu.
Dengan belum bisa direalisasikan, pesimistis dong ke depan terealisasi?
Kalau saya optimistis, saya enggak keluar kan. Yang fundamental itu.
Alasan Anda keluar dari Dirjen PAS itu apa?
Ya itu tadi, yang kita omongin yang fundamentalnya.
Berarti terkait masalah anggaran?
Itu kan situasional, kondisional atau hanya fenomena saja. Tapi kalau masalah tadi, kelembagaan segala macam. Artinya secara proporsional kan itu diberikan. Karena itu dilengkapi bench marking. Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina ternyata kita beda sendiri. Intinya pendekatan secara kultural, kita dengan segitu banyak pulau, katakan di Gorontalo, kita petugasnya dari sana, yang tahu adat istiadatnya, budayanya. Sehingga komunikasi pembinaan menjadi nyambung.
Berapa sih nilai anggaran untuk mengelola lapas termasuk reformasi IT-nya?
Kemarin kita mendapat tambahan Rp 450 miliar. Tapi kan tanda bintang (belum mendapat persetujuan DPR, red). Tapi itu belum bisa menyeluruh. Artinya harus ada yang pertama menetapkan standar pelayanan. Untuk bisa memenuhi standar pelayanan ini, orang seperti apa dan sarana prasarana seperti apa yang harus dimiliki. Kan itu harus ada analisis. Kondisi sekarang seperti ini. Kalau SDM-nya harus dilatih, pelatihannya apa saja, berapa biaya pelatihan, sarana, prasarana. Kalau datang ke lapas malam, jangan siang, biar tahu tidurnya gimana.
Anggaran ideal untuk membenahi suatu lapas?
Membenahi kan berarti standarnya, kondisinya seperti apa. Nah apa ini kan harus ada analisis, baik secara fisik maupun sistem. Jadi tidak sama. Kalau itu akan lebih realistis, akan lebih sesuai dengan kebutuhan. Kemarin itu kan ada isu ISIS mau menyerang Nusakambangan, kemudian kita sudah berkomunikasi dengan TNI. TNI sudah mendukung pembangunan pos, penempatan personel. Tapi kita kan yang mendukung peralatannya. Untuk personel karena kita menggunakan, statusnya sementara. Artinya TNI baru bisa siap (jadi penjaga lapas, red) di anggaran tahun berikutnya.
Bapak setuju TNI jaga lapas?
Terutama di daerah konflik tadi, Papua. Orang OPM (Organisai Papua Merdeka, red) bilang keluarin Handoyo. Di Aceh mantan komandan GAM datang, ‘Handoyo, kalau enggak keluar keluargamu habis ya’.
Saran untuk Plt Dirjen PAS ke depan?
Pak Ma'mun kan orang dari permasyarakataran betul. Sesditjen saya. Jadi dia sudah tahu arahnya ke mana.
Ke depan jadi apa?
Saya akan mengajukan pensiun sebagai PNS BPKP.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saya Melihat Kartini itu Sebagai Inspirasi
Redaktur : Tim Redaksi