ENAM bulan sudah Busyro Muqoddas memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi UU KPK, juga memuluskan Busyro untuk bertahan di KPK tanpa harus ikut mendaftar seleksi ulang.
Namun tak ada kegirangan di wajah dosen Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta itu saat merespon putusan MK
BACA JUGA: Siapa yang Bertanggung Jawab, Ya Ketua Dong...
”Saya hargai putusan itu,” ujarnya kepada JPNN.Di KPK, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu tentunya tidak memikul beban ringan
BACA JUGA: Maaf Ya, Menteri dan Kepala Dinas Sama Saja
Hantaman dan kritikan ke terus mengarah ke KPKBACA JUGA: Saya Tahu, Tapi Tak Bisa Mengatakan
Baginya, memimpin KPK tidak bisa dengan pencitraan”Remuk kalau hanya peduli citra,” ujarnya.Dalam dua kali kesempatan pertemuan, Busyro menerima JPNN untuk wawancara khususIa membeberkan beragam hal, mulai dari hal-hal ringan di masa mudanya hingga masalah-masalah seriusTeh manis mengawali setiap sesi wawancara"Sayang ini nggak ada tiwulnya," kata pria penyuka tiwul itu.
Sesekali, dia menyodorkan syarat off the recordBerikut sebagian kutipan wawancaranya;
Enam bulan memimpin KPK, apa yang menurut Anda sudah dilakukan di sini?
Menguatkan budaya organisasiTentunya itu sudah ada sebelum saya masukTetapi bagaimana agar penguatan organisasi itu makin menguatkan KPK pada posisi profesional, independen dan transparans
Tapi ada kesan KPK juga lambat dalam menangani beberapa dugaan korupsi yang disorot publik...
Bagaimanapun profesionalisme dan transparansi itu juga dibarengi dengan prinsip prudentialKonsekuensi prinsip prudential itu memang membuat kita harus cermat betul, meski risikonya lantas dianggap lambatTapi kami memang harus profesional dan hati-hati karena KPK tak mengenal SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).
Kasus Gayus Tambunan sepertinya juga jalan di tempat?
Gayus itu kan terkait pengadilan pajakHakim pajak itu kan mewakili negara, jadi juga mewakili pemerintahTapi bagaimana jika kasus pajak yang bermain juga hakim pajak? Pertanyaannya, siapa yang akan ada di dalam peradilan itu yang betul-betul independen? Hakim itu kan tidak boleh mewakili pemerintahanHakim itu dalam konsep negara, dia yudikatifTapi di sini hakim pajak itu direkrut oleh aparat pemerintah.
Jadi apakah itu kesulitan mengungkap kasus Gayus?
Pertama ada masalah dalam sistem administrasi mengenai data yang diperlukan untuk bisa segera di-collect KPKSistem pendataannya bermasalahTapi untuk ini tidak semata-semata itu, juga disebabkan oleh masalah integritas
Jadi data yang kemarin belum belum bisa di-sharing dalam kertas, dan ini masih dalam penyaringan, masih dalam prosesKesulitannya ada di kantor-kantor pajak, jadi ini memang ada hikmahnya, bahwa administrasi mengenai data perpajakan itu harus dirombak total.
Kedua, karena kasus pajak itu lebih banyak pada konflik-konflik tentang peradilan pajak, maka lembaga peradilan pajaknya harus dirombak fundamentalnya, dan itu harus melalui UUDHukum acaranya harus standarPihak-pihak yang berperkara harus transparansPeradilan pajak harus segera diubah formatnya secara fundamental agar kurang lebih sama dengan peradilan-peradilan khusus di bawah MA.
Rekrutmen hakim pajak juga harus diletakkan dalam prinsip profesionalApakah harus sarjana hukum, atau harus sarjana hukum plus matrikulasi ilmu-ilmu tentang akuntansiItu yang nggak pernah ada.
Beralih ke kasus Century, kesannya Pak Busyro mengesampingkan rekomendasi DPR yang meyakini bahwa ada permukafatan jahat di dalamnya.....
Rekomendasi DPR itu rekomendasi politik, bukan rekomendasi hukumSebelum saya masuk (jadi ketua KPK), kasus Century itu kan sudah ada di siniBegitu saya masuk saya intens, minta penjelasan-penjelasan di meja ini dengan unsur pimpinan-pimpinan lain, deputi, hingga direkturKasusnya diekspos terus ulang berkali.
Atau karena ada campur tangan politik sehingga masih berkutat di penyelidikan?
Teman kami yang berempat (empat wakil ketua KPK) itu kan sama, artinya tidak ada indikasi sedikitpun konteks-konteks politikKalau ada kecurigaan kepentingan politik, ya diawasi saja, kalau memang nanti dalam pengawasan ada indikasi kepentingan parpolSaya berani memberi garansi bahwa tekanan politik tidak ada, interest politik tidak ada
Kalau tekanan politik tidak ada, bagaimana dengan dugaan permainan politik yang membuat KPK tidak segera melangkah?
Permainan politik itu bagaimana" Kalau itu di luar kantor ini, tidak menjadikan variabel yang berpengaruhPermainan politik jelas ada dan kental sekaliTapi itu kan tidak relevan, dan tidak ada muatan yuridisinyaDan permainan politik itu ketika dibawa ke sini (KPK), itu tidak ada kualitas yuridisinya.
Jadi KPK melihat kasus Century seperti apa? Hanya kasus permainan politik atau ada kasus hukum yang urgent untuk diselesaikan?
Sudut pandang hukum harus bebas dari sudut pandang politik dan kepentingan politikDan akan mental kalau ada yang mengintervensi.
Tetapi selalu ada kesan di luar bahwa ada pesanan politik dulu, baru ada tindakan dari KPKBagaimana menurut Anda?
Penilaian-penilaian seperti itu tidak sampai pada tahapan stigma sehingga membuat kami merasa tergangguSama sekali tidakTapi itu kami nilai sebagai bentuk komitmen dan cara media untuk memicu KPK supaya lebih cepat, jadi positif saja pandangan kamiYang penting bagaimana kami terus memperkuat komitmen kami untuk tetap independenIndepedensi itu artinya ya bebas dari apapun, sambil tetap diawasi.
Tapi soal Nazaruddin kok KPK cekatanSesmenpora belum tuntas sudah disambung dengan di KemendiknasSeolah-olah KPK kan menjalankan agenda tertentu dari sebuah kekuatan politik...
Itu kan logika formilItu logika yang dalam teori menyimpulkan yang tidak selalu benar secara kualitasNamanya saja logika formal, benarnya juga hanya secara formsl sajaTapi substansinya, logika yang dalam arti substansif itu menuntut rangkaian fakta-fakta, dan fakta itu sudah diverifikasiHasil verifikasi fakta itu satu dengan yang lain ada korelasi, lalu baru bisa disimpulkan.
Atau jangan-jangan karena tekanan kemudian untuk kasus Nazzarudin dikebut? Apalagi Ketua MK Mahfud MD terus melempar ”bom” membuka soal Nazaruddin
Bom Pak Mahfud yang mana? Bomnya Pak Mahfud kalau yang kasus Sekjen (Sekjen MK Janedri M Gaffar yang menerima uang dari Nazaruddn) sampai sekarang kan belum berani
Tapi saat kasus Sesmenpora belum tuntas, KPK sudah membuka lagi kasus korupsi di Kemendiknas yang juga disebut-sebut ada Nazaruddin di sana...
Kalau dugaan korupsi di Kemendiknas itu sudah masuk mulai MaretDan memang tidak diekspos, karena kalau diekspos mengganggu proses penyelidikanJadi itu bukan karena desakan publik lalu cepet-cepet kreatif kita paksakan untuk umumkan,tidak berani kalau begituKalau cepat-cepat diumumkan ternyata ada alat buktinya lemah, kan ampun-ampun kita.
Kasus yang ditangani KPK ini kan sering melebar ke ranah politikBagaimana Anda menyikapi kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh politik?
Kami bekerja tidak pernah mempertimbangkan desakan-desakan dari siapa pun juga, desakan apapun jugaKalau sudah saatnya untuk kasus apa pun ternyata ada orang-orang tertentu yang secara struktur ada kaitannya dengan fungsi struktural dan berdasarkan alat bukti cukup orang-orang itu nyangkut, ya kami prosesTapi kalau tidak, ya kami berhenti.
Atau ada rasa khawatir dan kapok sebagai jetua KPK?
Background saya itu pengacara jalanan yang selalu membongkar bobroknya pemerintah di era Soeharto duluSaya diuber-uber intelMalah sering saat kasus Petrus (Penembakan Misterius) diuber intel polisiTapi itu track record saya dan saya bersyukurTidak ada kamus kapok
Teman-teman Anda mendukung anda tetap memimpin KPKKoneksi Pak Busyro di UII yang sekarang di posisi penting seperti Pak Mahfud misalnya...
Seribu Mahfud tidak ada pengaruhnya bagi saya
Ke depan, apa yang akan dilakukan selama sisa waktu di KPK?
Ya kasus yang alat buktinya mencukupi, kasus besar kalau sampai hari ini alat buktinya tidak mencukupi ya belum bisa (dinaikkan ke penyidikan)
Apakan pernah diancam juga oleh calon tersangka?
Tidak pernah, paling cuma diunek-unekke (dicaci) lewat SMS atau telepon
Tapi ada yang mengeluh, sejak KPK menangani kasus suap Sesmenpora, tender proyek SEA Games sebagian macet karena panitianya khawatir dengan KPK...
Kembali kepada pihak-pihak yang terkait tender itu, kalau mereka benar kenapa takut? Jalan saja
Saya juga pernah punya pengalaman diperiksa KPK (kasus suap terhadap komisioner KY Irawadi Yunus) Di sini (KPK) diperiksa sekali, di Pengadilan Tipikor sekaliWaktu itu kan banyak orang yang curiga, jangan-jangan ini struktural, ga mungkin seorang Irawadi Yunus tidak lapor BusyroTapi saya tenang saja dipanggil KPKSaya bisa membuktikan sendiri, bahwa itu tidak ada kaitannyaKPK tidak bisa menyangkut-nyangkutkan
Demikian juga setelah saya masuk sini, kalau menyangkut-nyangkutkan justru tidak profesionalKalau begitu artinya justru KPK bekerja dalam ranah politik dan itu harus dihindari.
Jadi Pak Busyro agak dendam dengan KPK?
Bahwa saya pernah diperiksa KPK itu saya akuiItu sisi menarikNambah ci data riwayat hidup saya he he he...Cuma sebagai saksi kan? Itu perintah agama loh, jadilah kamu saksi.
Ada godaan selama memimpin KPK? Lewat keluarga misalnya?
Alhamdulillah sampai sekarang di KPK, baik itu dari keluarga dalam arti istri anak, saudara itu tidak ada.
Dulu saat di KY, ada saudara jauh, kontraktorDia tahu ketika KY akan membangun gedung dan menemui saya minta diikutkanSaya jawab, kalau seperti ini melanggar dan anda tahu saya kanJadi nggak usah ikut
Di sini juga cleanInsyaallah itu akan saya jaga, tidak ada yang ngrecokkin, apalagi dari pihak keluarga karena sejak awal mau masuk sudah rembukan dengan keluarga
Lantas bagaimana menanggapi keragu-keraguan terhadap KPK?
Dalam arti sensitifitasnya, (memimpin KPK) itu sensitif bangetSehingga orang bisa melihat KPK dari berbagai sudut pandang, termasuk dalam sudut pandang adakah kasus-kasus seperti Nazaruddin yang lolos kemudian kinerjanya dianggap tidak profesionalKalau lantas disebut KPK itu Komisi Pelindung KepentinganItu lumrah, karena apa" karena logika formil, logika publik, dan itu tidak perlu disalahkanTapi kami bukan Komisi Pelindung Kepentingan.
Kembali lagi pada kami berlima, kami cukup paham dan memahami dengan jiwa besarTetapi itu tidak pernah menyurutkan niat kamiKami tidak merasa pernah dikucilkan peran-peran kamiDan bukan juga karena itu kami harus membesar-besarkan peranItu harus kami hindari.
Apakah khawatir diganggu seperti yang dialami Bibit dan Chandra?
Kami berlima ini tetap menjaga ritme kehati-hatian prodentialitas, terutama untuk menakar bukti-bukti itu memang ekstra.
Jadi pimpinan KPK itu dikriminalkan itu banyak celahnya?
Kalau menurut saya tidakMenurut anda banyak celah yaKalau kasus Anggodo mengapa bukti bisa dibikin, itu kan Anggodo tidak bikin sendiri, ada faktor-faktor di luar AnggodoApakah masih mau dicoba cara yang tidak beradab itu?
Tidak takut di-Antasarikan?
Kalau bekerja sudah diawali dengan perasaan takut, itu tidak usah masuk KPKJadi kalau takut jangan mendaftar, tapi jangan juga masuk dengan emosi harus begini-begini, itu juga nanti cenderung sombong, arogan, dan itu bisa berimplikasi burukLalu membangun pencitraan, wah gawat kalau KPK untuk sarana pencitraanBisa remuk, orang itu remuk, dan KPK juga akan remuk.
Jadi menurut Anda pimpinan KPK harus low profile?
Itu paling bagus
Tapi kalau dilihat waktu KPK melakukan penangkapan-penangkapan, sepertinya waktunya menjelang akhir pekan atau libur panjangJadi bisa mendominasi saat pemberitaan sepi dan mendongkrak pencitraan
Kalau misalnya hasil monitoringnya nanti jam 12 malam sementara besok idul fitri atau natal, lalu apakah kami batalkan (penangkapan) demi Idul FitriNanti dibilang pencitraan lagi.
Kan pimpinan KPK ini bisa jadi batu lompatanSiapa tahu nanti diusung jadi Wapres?
Sebagai dosen dan aktifis HAM saja saya sudah enjoy.(ara/aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saya Masih Waras
Redaktur : Tim Redaksi