JAKARTA - Setelah gonjang-ganjing di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komite Etik akhirnya mengumumkan komposisi baru tim tersebutKomite pimpinan Abdullah Hehamahua itu merespon mundurnya Busyro Muqaddas dan Haryono Umar dengan mengisi lebih banyak unsur eksternal
BACA JUGA: AKBP Mindo Sudah Dicurigai Sejak Lama
Perubahan itu diharapkan bisa memuaskan masyarakat atas tuntutan independensi.Saat konfrensi pers, Abdullah Hehamahua menjelaskan jika perubahan komposisi tersebut murni tuntutan masyarakat
BACA JUGA: Jejak Nazaruddin Gelap Lagi
Sebab, dia mengaku hebat betul Nazaruddin kalau bisa menyetir KPKBACA JUGA: Lelang Proyek MRI di Kemenkes Dipersoalkan
Tetapi masyarakat," ujarnya.Oleh sebab itu, dia memastikan jika komite bentukannya bakal tetap independenDibuktikan dengan lebih banyaknya sektor eksternal dalam tim yang beranggotakan tujuh orang ituEmpat nama yakni Syafii Maarif , Nono Anwar Makarim, Marjono Reksodiputro, Sjahruddin Rasul tercatat sebagai pihak luar.
Sedangkan dari internal KPK, komite tersebut berisikan Bibit Samad Riyanto, Said Zainal Abidin termasuk AbdullahBerarti, dalam komposisi baru tersebut tetap terdiri dari unsur pimpinan, penasihat, dan juga eksternal"Tetap tujuh orangMundurnya Busyro dan Haryono diganti Syafii Maarif dan Nono Makarim," paparnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, rapat perdana Komite Etik rencananya akan digelar Kamis 4 Agustus nantiUntuk tahap pertama, komite akan mengidentifikasi masalah dan inventarisasi masalahBegitu juga dengan jadwal pemeriksaan"Termasuk pemberitaan media selama ini," terangnya.
Untuk pemeriksaan, dia menjelaskan belum ditentukan apakah sekali sepekan, dua kali atau marathonSemua akan disepakati pada rapat pertama tersebutBegitu juga dengan siapa yang bakal diperiksa kali pertama, apakah orang dalam KPK, orang luar, atau para saksi"Yang baru bisa dipastikan adalah setiap ada perkembangan pasti kami sampaikan," urainya.
Apakah mundurnya Busyro mengindikasikan dia bakal diperiksa? Abdullah tidak menjawab spesifikDia hanya menyebut jika semua pemeriksaan bakal bersifat mengalir seperti airArtinya, tidak menutup kemungkinan pemeriksaan bakal merembet kemana-mana"Mengalir sajalahTidak ada batasan siapa yang bakal diperiksa," tandasnya.
Namun, sayang Abdullah tidak menyebut kapan komite tersebut akan menyelesaikan tugasnyaDia hanya menyebut komite tersebut bakal bekerja ekstra cepatUntuk akuntabilitas, pemeriksaan akan dilakukan dengan dua cara yakni terbuka dan tertutup"Kalau ada unsur pidana, akan kami bawa ke pidana juga," tegasnya.
Terpisah, istana memberikan sambutan positif atas tim etik yang akan bertugas menyelidiki adanya dugaan penyimpangan di internal KPKLangkah itu untuk mendukung KPK, termasuk setelah munculnya wacana pembubaran lembaga super bodi itu"Bilamana ada hal-hal lain dalam pelaksanaan lembaga tersebut, tentu ada proses-proses yang bisa dilakukan, tetapi tidak berarti lembaga tersebut harus dibubarkan," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, kemarin.
Dia menjelaskan, Presiden SBY tetap pada komitmen menyatakan perang terhadap korupsiKarena itu, keberadaaan KPK masih dibutuhkan dalam upaya memberantas korupsi"Kita tahu, KPK adalah lembaga adhoc yang sangat dibutuhkan negara ini," tuturnyaJika ada investigasi internal, hal itu untuk mensterilkan KPK.
Selain itu, KPK juga perlu terus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan yang juga memiliki tugas dalam pemberantasan korupsi"Jadi kami kira, lembaga KPK harus tetap didukung dan dioptimalkan," kata lulusan Hosei University, Tokyo, itu(dim/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri Takut Data Kependudukan Diguncang Gempa
Redaktur : Tim Redaksi